PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PENYAMPAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang lanjutan yang terhormat ini.
Setelah tadi pagi saya menyampaikan pidato kenegaraan, pada kesempatan ini ijinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya.
Sesuai amanat konstitusi, RAPBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sebagaimana diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RAPBN 2012 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.
Penyusunan RAPBN tahun 2012 juga memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI, serta pertimbangan DPD-RI, yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan beberapa waktu yang lalu.
Dipertimbangkan pula perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional, serta sasaran-sasaran jangka menengah yang ingin dicapai seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
Saudara-saudara,
Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok RAPBN tahun 2012, ijinkan saya mengemukakan secara singkat mengenai perkembangan kondisi ekonomi terkini, baik global maupun domestik, yang melatar-belakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dan berbagai besaran RAPBN 2012.
Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini ekonomi dunia dilanda berbagai guncangan, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global di bulan-bulan mendatang.
Kondisi ini dapat berpengaruh pula pada perekonomian di negara kita. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju hampir pasti akan melambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2010. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris diprediksi akan tumbuh melambat.
Perlambatan laju pertumbuhan juga akan terjadi di kawasan Asia, meskipun tahun ini perekonomian Asia masih akan menjadi yang terbaik. Tiongkok dan India, akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian Asia.
Krisis keuangan yang melanda Eropa; meningkatnya inflasi dan risiko overheating perekonomian di Tiongkok dan India; serta krisis fiskal yang tidak tuntas di Amerika Serikat baru-baru ini, merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dunia tahun ini dan tahun depan. Semuanya itu harus kita waspadai dan antisipasi, agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara kita.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian itu, ekonomi kita tahun ini diperkirakan tumbuh 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun ini—yang merupakan pertumbuhan tertinggi setelah krisis 1998—didukung oleh investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat.
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh sektor industri pengolahan; sektor pertanian; dan sektor pertambangan.
Sementara itu, kenaikan harga komoditas dunia serta cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah, telah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Pada tahun 2010 lalu, laju inflasi mencapai 6,96 persen, sementara hingga bulan Juli tahun ini, inflasi kita—secara tahunan—mencapai 4,61 persen.
Oleh karena itu, Pemerintah telah dan akan senantiasa menempatkan pengendalian harga-harga sebagai prioritas utama, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan. Hingga akhir Juli 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.716 per USD, atau menguat 4,93 persen bila dibandingkan dengan posisinya pada periode yang sama tahun 2010.
Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap Rupiah, tingkat suku bunga BI rate dapat dipertahankan pada tingkat 6,5 persen sepanjang tahun 2010. Pada bulan Februari 2011, suku bunga acuan BI dinaikkan sebesar 25 basis point menjadi 6,75 persen, dan masih dipertahankan hingga saat ini.
Di lain pihak, penyaluran kredit perbankan sampai dengan bulan Juni 2011 meningkat hingga mencapai Rp1.973 triliun, atau tumbuh lebih dari 23 persen. Begitu pula, kondisi kesehatan perbankan juga makin kuat.
Rasio kecukupan modal bank umum hingga Mei 2011, relatif terjaga 17,4 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah bank umum berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010. Ini merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu kinerja pasar modal dalam negeri tidak terlepas dari perkembangan pasar global dan regional. Setelah mengalami kenaikan yang spektakuler menembus angka 4.000, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami koreksi dalam minggu-minggu terakhir ini menjadi 3.900-an pada minggu kedua Agustus 2011.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dari sisi perdagangan internasional, neraca transaksi berjalan mengalami surplus sekitar USD5,6 miliar pada tahun 2010 dan sekitar USD2,3 miliar sampai dengan bulan Juni tahun 2011.
Kondisi ini juga disertai dengan terjadinya surplus neraca modal, seiring dengan me-ningkatnya arus modal masuk ke negara kita, yang dalam semester pertama tahun ini naik sekitar USD6,8 miliar dari posisi akhir tahun 2010.
Dengan perkembangan itu, cadangan devisa kita telah mencapai USD123,2 miliar pada awal Agustus 2011—sebuah peningkatan hampir 350 persen bila dibandingkan dengan cadangan devisa di tahun 2004 sebesar USD36,3 miliar.
Untuk mengantisipasi terjadinya pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global, Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan: kita lakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik.
Langkah antisipasi ini kita lakukan untuk memberikan sinyal positif bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik. Langkah-langkah ini, Insya Allah dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bagi para pelaku ekonomi.
Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik, maka sasaran dan asumsi ekonomi makro, yang kita jadikan dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012 adalah: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar rupiah Rp8.800 per USD; harga minyak USD90,0 per barel; dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saat ini kita tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.
Kita patut bersyukur, pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu telah makin memperluas lapangan kerja.
Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat kita turunkan. Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen.
Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 - 11,5 persen.
Berkaitan dengan itu, kita perlu menempuh langkah-langkah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, saya telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional.
Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu, kemudian kita tuangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.
Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang kita jalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu kita gunakan tiga strategi besar, yaitu:
Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;
Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan
Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.
Pengembangan keenam koridor ekonomi itu kita harapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.
Untuk memantau secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI).
Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI kita lakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumberdaya dalam negeri.
Sejalan dengan itu, saya berharap agar anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, benar-benar dapat kita arahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI.
Demikian pula, BUMN kita harapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pelaksanaan MP3EI; bukan hanya komitmen, tetapi harus menjadi investasi nyata.
Di samping itu, sebagai upaya terobosan, MP3EI menuntut kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual. (bersambung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
