Food Security Index Negara Asia Tenggara
Negara | Kategori | Indeks |
Malaysia | good | 63,9 |
Thailand | good | 57,9 |
Vietnam | moderate | 50,4 |
Filipina | moderate | 47,1 |
Indonesia | moderat | 46,8 |
Myanmar | moderat | 37,2 |
Kamboja | moderat | 30,0 |
Sumber: Economist Intelligence Unit
SINGAPURA: Minimnya infrastruktur dasar menyebabkan Indonesia hanya memperoleh level moderat dengan peringkat ke-64 dari 105 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan yang dirilis Economist Intelligence Unit.
Pratibha Thaker, Regional Director Middle East and Africa EIU, menyampaikan Indonesia mendapat skor 46,8 dari rentang 0-100 dan termasuk dalam kategori moderat. Dalam indeks, tercatat empat level kategori, yakni best, good, moderate, dan need improvement.
“Pemeringkatan dilakukan menggunakan 25 indikator yang terbagi ke dalam tiga kategori besar, yakni jangkauan dan akses finansial, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan” ujarnya dalam Seminar Food Security Index di Singapura Jumat(27/7/2012).
Di ASEAN, Indonesia hanya tercatat di urutan kelima dari tujuh negara kawasan yang termasuk dalam Indeks Ketahanan Pangan. Di peringkat pertama Asia Tenggara terdapat Malaysia, disusul Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Berdasarkan data EIU, ketahanan pangan suatu negara terukur ketika penduduk memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk memenuhi makanan bernutrisi yang dibutuhkan bagi kesehatan dan berkegiatan.
Dia memaparkan, Indonesia cukup menonjol pada kategori persediaan pangan. Pada indikator volatilitas persediaan pangan, Indonesia memasuki peringkat kedua di Asia dengan skor 98,4, di bawah China yang mendapat skor 100.
George Hadi Santoso, President Director PT Dupont Indonesia, menambahkan salah satu tantangan terbesar Indonesia yakni pembenahan infrastruktur dasar pertanian untuk mendukung akses logistik dan kegiatan pertanian.
"Pembangunan jalan perdesaan masih dibutuhkan. Petani seringkali harus menghabiskan biaya banyak untuk distribusi. sistem irigasi dan jembatan juga," ujarnya.
Selain itu, penyuluhan terkait pertanian yang tidak terorganisir juga menjadi kendala. Menurut dia, perubahan struktur pemerintah daerah yang desentralisasi saat ini justru menghambat proses edukasi petani.
Tantangan terakhir yang perlu diselesaikan, katanya, ialah regulasi yang rumit terhadap perizinan produk bahan baku pangan terbaru. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
