Minggu, 20 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

PERJALANAN DINAS: Seluruh Pemda Wajib Pakai Bukti Pengeluaran

  -   Kamis, 07 Februari 2013, 18:43 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri mengharuskan seluruh pemerintah daerah menerapkan sistem at cost atau dibayar sesuai bukti pengeluaran dalam setiap belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan pada 2013.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait mekanisme belanja perjalanan dinas pegawai negeri sipil daerah.

Aturan tersebut mengatur bahwa belanja perjalanan dinas tidak boleh lagi dikelola dengan sistem lump sum atau penjatahan, tetapi harus menggunakan sistem at cost.

"Semua daerah perjalanan dinas harus at cost. Pakai bukti pengeluaran seperti kwitansi hotel, atau tiket pesawat," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Kamis (07/02).

Menurut Gamawan, sistem lump sum rentan terhadap penyelewengan, sehingga tidak boleh lagi diterapkan pada belanja perjalanan dinas.

"Itu yang kita khawatirkan. Misalnya, pakai tiket eksekutif, tapi naik ekonomi. Itu tidak boleh dipakai lagi," kata Gamawan.

Menurutnya, aturan tersebut sudah mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Januari 2013 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama 1 minggu bagi daerah untuk melakukan sejumlah penyesuaian atas aturan yang baru.

Belanja perjalanan dinas merupakan bagian dari belanja barang dalam APBD. Pada 2010 dan 2011 pagu belanja barang dalam APBD diakumulasi mencapai Rp82,0 triliun dan Rp94,9 triliun. (if)
 


Editor : Ismail Fahmi

 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.