Minggu, 23 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

BBM BERSUBDISI: Ini Alasan Pemerintah Soal BLT

Bambang Supriyanto   -   Rabu, 10 April 2013, 15:57 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk bantuan langsung ke masyarakat miskin sebagai kompensasi dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemerintah pasti akan mengumumkan penambahan kucuran dana proteksi sosial beberapa saat setelah pengumuman kebijakan pengendalian subsidi BBM.

Penambahan dana tersebut akan disalurkan melalui berbagai program proteksi sosial yang sudah ada termasuk dalam bentuk bantuan langsung untuk masyarakat.

"Pemerintah tentu mengalokasikan kompensasi untuk orang miskin sebagai bagian dari perlindungan sosial, sosial safety," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/4).

Agung mengatakan anggaran untuk dana kompensasi sudah siap dan besarannya akan tergantung beban inflasi yang dibebankan kebijakan pengendalian subsidi BBM pemerintah.

"Sudah tentu ada tapi namanya tidak harus BLT, berapa besarnya tergantung nanti besaran BBM-nya," katanya.

Menko mengharapkan rencana pemberian kompensasi tersebut didukung oleh para politisi di DPR karena sangat dibutuhkan karena jumlah orang miskin bisa bertambah jika kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak dilengkapi oleh program kompensasi sosial.


Source : Demis Rizki Gosta

Editor : Bambang Supriyanto

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.