• Home
  • Ekonomi
  • Moneter
  • perbankan
  • Asuransi
  • multifinance
  • Apbn & Pajak
  • Bumn Watch
  • Wealth & Finance

Market

  • Bursa
  • Saham
  • Obligasi & Reksadana
  • Emas
  • Kurs
  • Komoditas
  • Rekomendasi
  • Korporasi

Bola

  • Liga Inggris
  • Liga Spanyol
  • Liga Italia
  • Bola Eropa
  • Bola Dunia
  • Bola Indonesia
  • Free Kick

Sport

Otomotif

Finansial

  • Ekonomi
  • Moneter
  • Perbankan
  • Asuransi
  • Multifinance
  • APBN & Pajak
  • BUMN Watch
  • Wealth & Finance

Gadget

  • Komputer & Laptop
  • Smartphone
  • Tablet
  • Electronics

Manajemen

Entrepreneurship

Syariah

Industri

  • Manufaktur
  • Infrastruktur
  • Energi
  • Jasa
  • Tekno
  • Agribisnis
  • TI & Media
  • Telko

Properti

  • Rumah & Real Estat
  • Apartemen
  • Bisnis Properti

Traveling

Info

Inforial

Kabar24

  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Koran Bisnis

  • Halaman Muka
  • Market
  • Industri
  • Bisnis Weekend

Foto

Life & Style

  • Gaya Hidup
  • Fashion
  • Infotaiment
  • Relationship
  • Inspirasi
  • Parenting
  • Health
  • Musik

Bisnis tv

  • Inspirasi Bisnis
  • Investasi Yuk!
  • Program Berita
  • Editor's View
  • Inspirasi & Kebijakan
  • Selebisnis
  • Streaming

Regional

  • Jakarta Raya
  • Banten
  • Bandung
  • Semarang
  • Surabaya
  • Bali
  • Sumatra
  • Kalimantan
  • Sulawesi
  • Papua

Solopos

Harian Jogja

Data Bisnis

Indeks

  1. Home
  2. Finansial
  3. Ekonomi

PEMBAHASAN APBN-P 2013: Akan Ada Tari Ulur Soal Bantuan Langsung Tunai

Mei
09
/ 2013
17:48 WIB
Oleh : Hedwi Prihatmoko
Share this post :

BISNIS.COM, JAKARTA—Pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2013 diperkirakan berjalan alot dengan ikutnya wacana pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR setelah disahkannya Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 pada Oktober 2012 lalu.

Namun, ‘bola panas’ kebijakan harga BBM bersubsidi ini ternyata ditendang lagi ke DPR oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah berpikir kenaikan harga BBM bersubsidi harus disertai adanya kompensasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Sayangnya, UU APBN 2013 tidak mengalokasikan anggaran BLSM di dalamnya. Dengan adanya hak penganggaran [budgeting] oleh DPR, penambahan alokasi baru tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Mau tak mau, pemerintah harus mengoper ‘bola panas’ ini ke DPR.

Kemungkinan alotnya pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM cukup terlihat saat Bisnis meminta tanggapan beberapa anggota DPR.

Dolfie OFM, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengatakan partainya mengambil sikap tidak setuju dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, masih banyak belanja birokrasi yang bisa dihemat untuk menyelamatkan postur APBN 2013, daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Perdin [perjalanan dinas] dalam 1 tahun anggaran mencapai Rp20 triliun, belanja barang dan lain-lain total Rp10 triliun, biaya riset-riset Rp10 triliun, dan masih banyak yang bisa dihemat. Masa pemerintah tidak mau mengikat pinggang, rakyat yang disuruh,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/5).

Anggota Komisi XI yang merangkap Anggota Banggar ini juga tidak menyetujui pemberian BLSM yang dikaitkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menilai penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah dan terlepas dari kebijakan harga BBM.

Di sisi lain, Anggota DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Harry Azhar Azis mengatakan pembahasan APBN-P 2013 akan berjalan alot apabila sudah terdapat salah satu partai yang memberikan sikap tidak setuju.

 “Kalau sudah ada [partai] yang tegas menyatakan tidak setuju, ya pasti bakalan alot [pembahasan APBN-P 2013],” ujar Wakil Ketua Komisi XI ini kepada Bisnis, Kamis (9/5).

Dia mengatakan apabila rancangan APBN-P 2013 tidak bisa disahkan dalam waktu 1 bulan melalui musyawarah, pengesahannya akan dilakukan melalui voting di sidang paripurna DPR.

Terkait dengan rencana pemberian BLSM, Harry mengatakan partainya belum menyatakan sikap terhadap hal tersebut. Namun secara pribadi, dia menilai pemberian BLSM ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pola yang tidak baik.

“Ini sudah jadi gejala tidak sehat, seolah-olah pemerintah cuma mau menyuap rakyat supaya tidak protes dan demo. Kami tidak inginkan ini hanya menjadi pola pencitraan pemerintah saja,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Demokrat Achsanul Qosasih mengakui pembahasan pemberian BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi akan menyita waktu.

“Pembahasan APBN-P diperkirakan cukup alot karena memasuki tahun Pemilu yang akan menjadi ajang pencitraan masing-masing partai,” tulisnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (8/5).

Anggota partai pemenang pemilu ini juga menyatakan partainya mengambil sikap setuju dengan pemberian BLSM. Pasalnya, pemberian BLSM bisa melindungi kelompok masyarakat miskin saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

Apapun bisa terjadi dalam pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi kali ini. Jika berkaca pada 2012, pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi pun tidak kalah panasnya.

Banyak pihak sudah mengira bahwa kenaikan harga BBM akan terjadi pada saat itu. Namun siapa sangka, saat hasil voting di sidang paripurna memutuskan pemerintah untuk mengurungkan niatnya menaikkan harga BBM bersubsidi. (sep)

Tag : dpr, bbm bersubsidi, BBM, blsm, apbn-p
Editor : Sepudin Zuhri
Berita terkait :
DPR Dorong Bank BUMN Sinergi Tangani Skimming
DPR Gelar Lomba Kritik
Pembagian Kartu Uang Elektronik di Manado Terbatas,…
Bamsoet: RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Diperlukan
Ketua DPR Bambang Soesatyo: Transaksi Nontunai Cegah…
Rapat Penyelenggaraan Pemilu: Komisi II DPR \'Sakit…

BERITA TERKINI LAINNYA

  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 55 minutes ago

    Ditjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran Bruto

    Bisnis.com, LOMBOK Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mempersiapkan penerbitan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 1 hour ago

    Menteri PPN Bambang Brodjonegoro: Investasi Perpetual Terobosan Danai Infrastruktur

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengembangkan skema investasi surat berharga Perpetual sebagai terobosan melakukan pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia.
  • 2018 19 Apr
    Apbn & Pajak
    | 3 hours ago

    Implementasi MDR, Pemerintah Janji Tak Perberat Wajib Pajak

    Pemerintah berjanji akan tetap mempertimbangkan kesulitan yang ditanggung wajib pajak (WP) dalam implementasi mandatory disclosure rules (MDR).
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    Mayoritas Pemda Belum Mampu Optimalkan Data

    BPS mendorong pembuat kebijakan untuk menggunakan data lebih optimal sebelum menetapkan peraturan, terutama bagi pemerintah daerah yang mayoritas masih belum memperhatikan…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    Data Potensi Desa Dibutuhkan Untuk Efektivitas Dana Desa

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya sangat membutuhkan data potensi desa.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    REVISI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN): Beban APBN Hanya 10%

    Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mencatat pendanaan untuk peoyek strategis nasional atau PSN yang telah dipangkas dari 245 proyek dan 2 program menjadi 222 dan 3 program diproyeksi…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 4 hours ago

    ​​Bank Mandiri Serap Ribuan Ton Gabah Petani di Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Pupuk Indonesia menyerap 4.000 ton gabah petani di Karawang, Jawa Barat. Gabah tersebut hasil panen dari areal sawah seluas…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 5 hours ago

    DPR Dorong Bank BUMN Sinergi Tangani Skimming

    Anggota Komisi XI mendorong agar perbankan, khususnya bank pelat merah, bersinergi untuk menangani kejahatan perbankan seperti skimming.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 6 hours ago

    DPR Korek BRI Soal Pinjaman China Hingga Skimming

    Anggota Komisi XI mengadakan rapat dengar pendapat terkait industri jasa keuangan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 6 hours ago

    DPR Panggil Dirut BRI, Ini Agenda Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat terkait industri jasa keuangan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 6 hours ago

    Mandiri Syariah Tawarkan Kepemilikan Mobil Syariah dengan Promo Menarik di IIMS

    PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) bersinergi dengan Mandiri Tunas Finance hadir di event Indonesia International Motor Show (IIMS) 19-29 April 2018 dengan menawarkan…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 7 hours ago

    CIMB Niaga Bidik Millenial Lewat Kartu Kredit CIMB Niaga Indosat Ooredoo

    PT Bank CIMB Niaga Tbk bekerjasama dengan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT JCB International Indonesia meluncurkan CIMB Niaga Indosat Ooredoo Card.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 7 hours ago

    Tawarkan Fasilitas Autodebit Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng 4 Bank Besar

    Sejumlah perbankan digandeng oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran oleh para peserta program Jaminan…
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 7 hours ago

    Kuartal I/2018, NPL Sejumlah Bank Mulai Turun

    Setelah sempat mengalami kenaikan pada awal tahun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) telah menunjukkan penurunan pada akhir kuartal I/2018.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 8 hours ago

    Jepang & AS Sepakat Intensifkan Konsultasi Perdagangan

    Presiden AS Donald Trump dan PM Jepang Shinzo Abe mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk mengintensifkan konsultasi perdagangan antar dua negara. Tujuannya adalah agar kedua…
  • 2018 19 Apr
    Wealth & Finance
    | 8 hours ago

    EDUKASI DUIT: Pola Pikir Milenial Soal Uang

    Banyak orang yang merasa trauma dengan krisis keuangan. Takut krisis moneter. Memang harus diakui, banyak ABG alias angkatan babe gue atau orang-orang zaman old yang tidak…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 9 hours ago

    China Siap Antisipasi Dampak Negatif Perang Dagang dengan AS

    China menyatakan siap untuk mengantisipasi setiap dampak negatif dari perang dagang dengan Amerika Serikat, menurut kementerian perdagangan negara itu.
  • 2018 19 Apr
    Apbn & Pajak
    | 9 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal Indonesia

    Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 10 hours ago

    REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan Opsional

    Pengenaan PPh final bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah akan dikenakan opsional dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013.
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 10 hours ago

    Jokowi Yakin Revolusi 4.0 Dukung Pertumbuhan Industri Otomotif

    Presiden Joko Widodo meyakini revolusi industri 4.0 tidak akan mengancam pertumbuhan industri, khususnya industri otomotif di Indonesia.
    Koleksi Terbaru di Muslim Fashion Festival Indonesia 2018
    Mitsubishi Motors Hadirkan New Triton Athlete
    Diskusi Pelaku Energi

    Terpopuler

    1. LAPORAN DARI WASHINGTON Beban Utang Dunia Capai Rekor Tertinggi
    2. LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal Indonesia
    3. Inversi Kurva Yield Tresuri bisa Menuntun AS ke Resesi Ekonomi
    4. BRI Luncurkan Kartu Kredit Wonderful Indonesia
    5. REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan Opsional
    • Bisnis.com
      • Available on:
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise with Us
    • Contact Us
    • Career
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia.
    Proudly powered by Sibertama
    • Home
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise
    • Contact Us
    • Career
    Bisnis Indonesia
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
    Page rendered in 0.3959 seconds on g9-100
    Available on:    
    • Connect with us