Kamis, 28 Agustus 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Menkeu: Pajak UKM 1% Bikin Mudah Akses Perbankan

Sri Mas Sari   -   Jum'at, 28 Juni 2013, 16:09 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Pengenaan pajak 1% diklaim akan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengakses kredit perbankan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan UMKM tidak hanya dikenai pajak, tetapi juga diupayakan memiliki pembukuan yang rapi dengan asistensi Ditjen Pajak.

Dengan pembukuan yang baik dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), UMKM akan masuk ke sektor formal sehingga dipercaya oleh perbankan (bankable) untuk mendapat pinjaman. 

"Kenapa penting buat jadi sektor formal? Karena problem UKM di Indonesia adalah mereka tidak dapat akses kredit. Dengan ada pembukuan yang legal dan bukti bayar pajak, mereka bisa dapat kredit," ujarnya, Jumat (28/6/2013).

Chatib menyampaikan UMKM yang merugi tidak akan diwajibkan menyetor pajak sebagaimana berlaku pada wajib pajak badan usaha besar. Soal berapa besar potensi penerimaan negara dari pajak UMKM ini, dia belum dapat menyebutkan.

Namun, menurutnya, penerapan pajak itu bukan untuk mengharapkan penerimaan dalam jumlah besar, mengingat pengutipan 1% dari omzet di bawah Rp4,8 miliar tak akan cukup mendongkrak penerimaan. Pajak tersebut, ujar Chatib, lebih untuk mengarahkan UMKM ke sektor formal.

Dia menuturkan peraturan menteri keuangan sebagai regulasi pelaksana dari PP No 46/2013, tengah disiapkan. "Sedang disiapkan prosesnya. Nanti ada periode sampai benar-benar berlaku efektif," tuturnya.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi menyampaikan pihaknya akan menentukan (deemed) biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Dengan demikian, secara tidak langsung penentuan tarif 1% dari omzet sudah memperhitungan perhitungan rugi atau laba wajib pajak.

"Penerbitan PP Nomor 46/2013 dapat dikatakan sebagai bentuk kesederhanaan atau kemudahan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) di bawah Rp4,8 miliar atau lebih dikenal dengan pelaku usaha UKM, untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tadi," katanya.

Regulasi itu, lanjutnya, juga memberikan insentif lain berupa tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif normal sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh). 

Dalam simulasi penghitungannya, Chandra menjelaskan jika asumsi rata-rata laba UMKM berkisar 7% dari omzet, maka tarif 1% berdasarkan omzet tersebut hanya akan setara dengan 14,3% dari laba usaha.


Editor : Sepudin Zuhri

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.