Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendukung rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., oleh bank BUMN lainnya.
Politisi PDI Perjuangan ini bahkan mengusulkan agar dilakukan penyatuan bank milik negara menjadi sebuah holding company. Nantinya, holding company itu akan menjadi grup perusahaan sektor finansial.
Holding company tersebut terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi hingga sekuritas milik pemerintah yang selama ini berdiri masing-masing. Contohnya perusahaan Temasek Holding milik pemerintah Singapura.
Penggabungan sektor perbankan dilakukan selain pada BTN juga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ditambah Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Asuransi Jasindo, serta perusahaan BUMN lain di sektor keuangan.
"Kita menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2020 harus melakukan langkah-langkah strategis dengan modal yang kuat dan efisien. Kalau di-merger akan efisien," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/2/2014).
Melalui penggabungan perusahaan keuangan, sambungnya, menjadikan modal yang dimiliki oleh perusahaan BUMN lebih kuat. Untuk itu, BUMN dapat melakukan ekspansi lebih gencar ke luar negeri.
Dia tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan keuangan global bahkan cenderung dikuasai oleh bank-bank asal Malaysia dan Singapura.
Jika modal yang dimiliki bank-bank nasional lebih kuat, daya ekspansi bank tersebut akan lebih luas. Selama ini, bank asal Indonesia terkendala permodalan bila ingin membuka cabang di luar negeri.
Kendati demikian, Maruarar menilai usulan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif. Pasalnya, penggabungan perusahaan itu juga akan menyatukan perbedaan kultur, sumber daya manusia, dan regulasi.
"Saya rasa kita harus benar-benar bersatu dengan pilihan kita, ada ideologi kepentingan nasional dan ada profesional perbankan, teknis dan non teknis, ada kedaulatan perbankan, bersatunya perbankan itu tentu akan menjadi spririt," katanya.
Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menolak keras rencana akuisisi BTN oleh bank BUMN lain. Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, Apersi mencatat sedikitnya 60 juta jiwa di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
