Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan akan melelang paket pengadaan jasa sewa mesin fotokopi Sekretariat Pengadilan Pajak senilai Rp475,20 juta guna memenuhi kebutuhan operasional kantor.
Berdasarkan siaran pers, Selasa (4/3/2014), paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dengan memenuhi beberapa persyaratan a.l pertama, peserta harus memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
SIUP tersebut harus berlaku, dan bergerak di bidang perdagangan dengan kualifikasi usaha kecil. Kedua, perusahaan yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, dan tidak menjalani sanksi pidana
Ketiga, salah satu/semua pengurus dan badan usaha/peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam. Keempat, memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis dan mempunyai sisa kemampuan paket (SKP).
Kelima, peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dari lingkungan pemerintah, swasta dan termasuk pengalaman subkontrak.
Keenam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan 2012, serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada), PPh pasal 25/29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan.
Selain itu, peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 bulan sebelum tanggal mulai pemasukan dokumen kualifikasi.
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (aplikasi SPSE) pada laman LPSE. Adapun, sumber pendanaan melalui DIPA Sekretariat Pengadilan Pajak tahun anggaran 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
