Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mencari solusi terbaik untuk memenuhi setoran dividen yang terancam kurang dari target yang ditetapkan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2014 sebesar Rp40 triliun.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan kekurangan dividen itu disebabkan sejumlah perusahaan pelat merah tertekan akibat kondisi ekonomi global belum stabil dan nilai tukar rupiah terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dia mencontohkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membukukan rugi bersih hingga Rp29,56 triliun sepanjang tahun lalu sehingga BUMN sektor kelistrikan itu tidak bisa membagikan dividen kepada negara.
“Kami masih putar otak agar target dividen BUMN untuk pemasukan negara terealisasi,” ujarnya, Kamis (27/3/2014).
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga tidak bisa membayar dividen untuk tahun buku 2013.
Padahal, potensi pemasukan dari perusahaan asal AS itu mencapai Rp1,5 triliun dengan kepemilikan Pemerintah Indonesia sebesar 9,36% pada perusahaan tambang itu.
Pada tahun buku 2012, Freeport juga tidak menyetor dividen kepada pemerintah. “Freeport nggak bisa bayar. Tahun kemarin nggak bayar juga. Itu harus dicari alternatif lain dari mana,” kata Dahlan.
Saat disuguhkan upaya alternatif dengan menaikkan rasio pembayaran (pay out ratio) dividen dari BUMN, seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, BUMN sektor perbankan, serta Pertamina, Dahlan enggan berandai-andai.
Hal itu disebabkan sejumlah BUMN potensial itu membutuhkan dana besar untuk ekspansi. “Tidak, tidak, bukan itu. Saya masih putar otak,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
