Bisnis.com, JAKARTA - Forum Pajak Berkeadilan mendorong calon presiden dan wakil presiden yang nanti terpilih mengagendakan perbaikan tata kelola perpajakan di Indonesia.
Mereka meminta setidaknya enam agenda harus dilakukan. Pertama, reformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi institusi yang otonom.
Kedua, perbaikan dan revisi terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang saat ini masih banyak permasalahannya. Ketiga, meningkatkan tax ratio dari 13,7% menjadi 17%-19%.
Keempat, meningkatkan tindakan pemberantasan korupsi sektor perpajakan dan peningkatan pengawasan serta penindakan terhadap praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion).
Kelima, perbaikan terhadap sistem pengadilan pajak. Keenam, mendorong pengalokasian penerimaan pajak untuk peningkatan pemerataan dan keadilan sosial ekonomi melalui optimalisasi alokasi anggaran pembangunan untuk sektor-sektor pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
“Enam agenda ini perlu meningat rendahnya tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak,” kata Ah Maftuchan, anggota Forum Pajak Berkeadilan dalam siaran pers, Minggu (1/6/2014).
Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 19,9 juta dan untuk wajib pajak badan terdaftar 1,9 juta. Namun, WP OP yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak hanya 9,9 juta dan WP badan hanya 520.000.
Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menyebabkan penerimaan pajak setiap tahun selalu di bawah target APBN.
Besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang akibat ketidakpatuhan membayar pajak itu pun membuat tax ratio 2013 hanya 13,7% yang mencakup penerimaan pajak pemerintah pusat dan pajak daerah).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
