Bisnis.com, JAKARTA—Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menilai berulangnya temuan penyimpangan atas laporan keuangan negara disebabkan rendahnya peran Inspektorat dalam perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga (KL).
Ketua BAKN Sumarjati Arjoso mengatakan secara keseluruhan penyimpangan anggaran di KL disebabkan sistem pengendalian internal yang lemah. Menurutnya, masih banyak Inspektorat yang hanya berfungsi menilai akhir dari program KL.
“Jadi di KL itu ada yang namanya Inspektorat. Mereka harusnya mulai dari perencanan, dan sudah bisa melihat, apakah betul rencananya itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, lalu bagaimana evaluasi sebelumnya,” ujarnya ketika ditemui, Kamis (03/07/2014).
Sumarjati mencontohkan penyimpangan anggaran di Kementerian Kesehatan. Menurutnya, korupsi alat kesehatan di Kemenkes sudah lama ada. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, seperti temuan kerugian Rp63 miliar pada 2009.
Dengan demikian, dia mendorong inspektorat untuk tidak sekadar memeriksa tahap akhir dari program. Namun, mampu mendampingi KL dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya program KL tersebut.
“Sejak permulaan sudah harus menilai, perencanan ini bener apa enggak, sebelumnya bermasalah enggak, lalu kalau bermasalah, masalahnya dimana, dan kami harap masalah itu bisa ditutup. Alhasil, tidak akan ada lagi temuan penyimpangan,” katanya.
Selain inspektorat, Sumarjati berharap Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) dapat menjadi konsultan bagi KL dalam merencanakan anggarannya. Menurutnya, fungsi BPKP sudah tidak lagi sebagai auditor semata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
