Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KONSOLIDASI BANK: Pemerintahan Baru Harus Sigap

Pemerintahan baru yang terpilih mendatang perlu melakukan konsolidasi bank milik negara serta menata perusahaan negara yang selama 10 tahun terakhir relatif tidak berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintahan baru yang terpilih mendatang perlu melakukan konsolidasi bank milik negara serta menata perusahaan negara yang selama 10 tahun terakhir relatif tidak berjalan.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan konsolidasi antarbank BUMN perlu dilakukan guna menciptakan industri bank yang besar dan kuat dari sisi permodalan.

Menurutnya, langkah itu dapat dilakukan mengingat kebutuhan investasi infrastruktur dan pembiayaan kelas menengah Indonesia yang semakin besar.

“Jika tidak dilakukan sekarang, yang akan terjadi ke depan kebutuhan tersebut justru dipenuhi oleh bank-bank asing. Akibatnya, keuntungan industri perbankan nasional dinikmati oleh asing,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (21/7/2014).

Hanya saja, dia menuturkan terdapat banyak masalah internal dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, yang justru berteriak keras. Akan tetapi, Said Didu melihat keinginan pihak tertentu tersebut tidak ada kaitannya.

Dia mencontohkan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk. yang mendapat penolakan oleh karyawan dan kalangan pengembang.

Langkah lainnya yang harus dilakukan Presiden terpilih adalah segera menata pengendalian perusahaan negara ditangan satu kementerian, yakni Kementerian BUMN, tidak seperti saat ini yang melalui Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono berpendapat pemerintah perlu menjadi inisiator konsolidasi perbankan dengan melakukannya terhadap bank-bank BUMN.

Hal ini lebih mudah dilakukan karena kepemilikan sahamnya tidak beragam. "Pemerintah yang harus memulai konsolidasi dari bank BUMN. Jika antar BUMN tidak berhasil, bagaimana dengan bank swasta yang kepemilikan sahamnya beragam. Yang penting langkah dari pemerintah dulu," katanya.

Sigit Pramono menyoroti kepemilikan saham bank BUMN saat ini yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah, tetapi untuk melakukan konsolidasi perbankan dirasa masih sulit.

Sigit mencermati pemerintah terlihat gagap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, karena belum memperkuat perbankan nasionalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nurbaiti

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper