Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah baru untuk membuat kebijakan yang radikal untuk merealisasikan program-prgramnya selama kampanye.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan perlu kebijakan yang radikal menyusul RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY sifatnya masih base line tahun 2014.
“Dalam RAPBN 2015 tersebut antara lain disebutkan bahwa belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp433,5 triliun,” katanya seperti yang dilansir situs resmi DPR, Selasa (19/8/2014).
Anggaran tersebut, paparnya, dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun dan subsidi non energy sebesar Rp70 triliun.
Meski demikian, tutur Noor Supit, bagi presiden baru ada space yang disiapkan. “Subsidi energi yang berjumlah Rp433 triliun memang harus dikurangi. Bahkan konsep yang diajukan Banggar DPR bagaimana subsidi tersebut harus dialihkan kepada sesuatu yang sangat produktif termasuk untuk program infrastruktur.”
Menurutnya, space-nya sangat besar. Untuk itu, banggar akan membahas RAPBN tersebut setelah 21 Agustus atau menunggu MK memutuskan gugatan Perselisiahn Hasil Pemilu (PHPU) Presiden 2014 yang diajukan oleh kubu pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Dalam pembahasan tersebut, DPR juga akan membahas tim pendamping dari presiden baru yang akan dilantik 20 Oktober 2014.
Terkait hal itu, DPR meminta kepada pemerintah SBY untuk tidak mengambil kebijakan strategis. Dalam pembahasan tersebut, tim pendamping terutama bidang ekonomi akan diberi kesempatan sebesar-besarnya. “Tim pendamping dari presiden terpilih itu nanti yang dominan meski tidak formal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
