Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) merevisi target penerimaan pajak sebesar 7,82% dari semula Rp6,39 triliun menjadi Rp5,89 triliun sepanjang tahun ini.
James Wayong, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, menuturkan hal itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.
“Di wilayah kerja kami, revisi sekitar Rp500 miliar. Baru diputuskan awal bulan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2014).
Dari target tersebut, realisasi penerimaan pajak sepanjang semester I/2014 mencapai Rp2,02 triliun atau baru terealisasi 34,32% dari total target yang ditetapkan hingga akhir tahun.
Berdasarkan data Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, pajak penghasilan (PPh) nonmigas menjadi kontributor terbesar dengan raupan Rp1,24 triliun atau 61,7% dari realisasi sepanjang 6 bulan pertama tahun ini.
Adapun porsi terbesar kedua adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dengan penerimaan Rp682,15 miliar atau 33,69% dari realisasi penerimaan.
Sementara itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) berkontribusi Rp49,45 miliar (2,42%), PPh Migas Rp56,23 miliar (2,76%), dan pajak lainnya Rp43,2 miliar (2,12%).
Meski tengah tahun pertama ini realisasi penerimaan pajak hanya 34,32%, Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut optimistis target penerimaan pajak bisa terealisasi karena biasanya kegiatan bisnis akan digenjot pada semester II.
“Semester I kemarin kan banyak perusahaan yang wait and see akibat kondisi global dan makroekonomi yang tidak menentu, nah itu berimbas ke penerimaan pajak. Kegiatan bisnis biasanya akan digenjot di semester II ini,” tegasnya.
Dalam APBN-P 2014, pemerintah pusat merevisi target penerimaan perpajakan menjadi Rp1.232,1 triliun atau turun 3,8% dari APBN 2014.
Ada beberapa hal yang membuat Kementerian Keuangan mengajukan revisi tersebut. Pertama, terjadinya perlambatan ekonomi, baik domestik maupun global. Hal ini membuat ekspor melambat sebagai imbas penurunan permintaan dari luar negeri dan anjloknya harga komoditas.
Kedua, terjadi juga perlambatan penerimaan PPN dan PPnBM yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan realisasi impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
