Bisnis.com, MAKASSAR - Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan seluruh kanwil berfokus pada ekstensifikasi wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Direktur Jenderal DJP Kementerian Keuangan Fuad Ramani mengatakan pembenahan jaringan TI juga menjadi salah satu agenda strategis untuk menggenjot produktivitas lembaga dan efesiensi pelayanan wajib pajak.
"Ekstensifikasi menjadi poin penting, di samping juga merencanakan kerja sama dengan seluruh pemda se-Indonesia untuk menjaring wajib pajak yang mengantongi izin usaha dari pemda bersangkutan," katanya di sela-sela Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Makassar, Senin (25/8/2014).
Menurutnya, dalam kerjasama dengan pemda tersebut, seluruh transaksi ekonomi penting yang melibatkan badan usaha atau perorangan akan terkoneksi dengan sistem di DJP.
Dengan demikian, pengawasan terhadap wajib pajak bisa lebih optimal dan efektif untuk menggenjot penerimaan pajak dari seluruh kanwil di Tanah Air.
Kendati demikian, kata Fuad, perencanaan tersebut masih terus dikaji dan diharapkan bisa segera diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Di sisi lain, Fuad juga berharap agar pemerintahan baru lebih agresif mendukung peningkatan kapasitas DJP yakni sumber daya manusia, TI serta infrastruktur.
"SDM pajak kita hanya 33.000 orang, sedangkan potensi wajib pajak ada 190 juta orang. Belum lagi kantor pelayanan pajak yang tidak sebanding dengan jumlah daerah yang dilayani," paparnya.
Menurutnya, jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi maka penerimaan pajak akan selalu tidak optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
