Bisnis.com, JAKARTA--Deputi Gubernur Senior Bank Indonedia Mirza Adityaswara menilai bengkaknya subsidi BBM menjadi biang keladi serangkaian masalah keuangan negara.
Dengan mekanisme subsidi yang lebih sehat, sambungnya, paling tidak ada 3 masalah yang bisa diringankan, yakni, pertama, menurunkan defisit APBN.
Mirza mengatakan pemerintah dan DPR harus merevisi defisit APBN 2014 dari 1,7% menjadi 2,4% dalam APBNP 2014. "Defisit yang membesar itu kan membutuhkan pembiayaan. Artinya pemerintah harus berutang lebih besar," kata Mirza, Rabu (27/8/2014).
Kedua, mengurangi beban impor. Mirza menguraikan setiap bulan rerata importasi BBM mencapai US$3,7 miliarUS$4 miliar.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang paruh I/2014 importasi minyak mentah dan hasil minyak menyumbang 22,5% dari total impor atau setara dengan US$20,55 miliar.
Padahal, di sisi lain ekspor Indonesia tengah melemah menyusun terkoreksinya harga komoditas ekspor utama, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, dan batu bara. Ketidakseimbangan dari dua sektor ini membuat devisa terkuras untuk menjaga pasokan BBM dalam negeri.
Dia meyakini pemangkasan subsidi berpotensi membuat konsumsi sumber energi dari BBM berkurang. Ketiga, pemangkasan subsidi bisa mengurangi nilai utang luar negeri (ULN) jangka pendek.
Menurutnya, dalam komponen ULN swasta ada utang yang digunakan untuk membiayai impor BBM. Data dari BI menunjukkan selama kuartal II/2014 jumlah ULN mencapai US$284,9 miliar, naik 3,1% dari kuartal sebelumnya. Dari jumlah itu swasta memakan porsi 53,8% atau senilai US$153,2 miliar.
Bonusnya, kata Mirza, alih-alih memberikan subsidi BBM yang tak tepat sasaran pemerintah bisa mengalokasikan subsidi pada sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
