Bisnis.com, JAKARTA - Menyusul sikap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tim Jokowi-JK kini mempersiapkan skenario mekanisme subsidi BBM yang akan dimasukkan dalam RAPBN 2015.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta menjelaskan hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah baru nanti.
"Kami juga mengkaji skenario pengurangan beban, nanti dihitung semuanya," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (28/8/2014).
Dia berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 bisa mengakomodasi inisiatif dan program-program baru yang diusung Jokowi-JK, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.
Padahal, pemerintah menegaskan RAPBN yang kini tengah digodok di DPR adalah anggaran bersifat baseline. Artinya, tak ada program baru di dalamnya. Dalam rancangan itu pemerintah mengusulkan subsidi BBM senilai Rp291,1 triliun dengan kuota volume 48 juta.
Dari jumlah itu, pemerintah Jokowi menanggung Rp46 triliun carry over atau beban tagihan subsidi BBM tahun sebelumnya.
Adapun, jika lobby di level pembahasan lancar pemerintah Jokowi-JK tak perlu menunggu APBN Perubahan untuk menyesuaikan anggaran dengan rencana kerja pemerintahannya.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Keuangan M. Chatib Basri memang pernah menegaskan bahwa pemerintah Jokowi-JK masih bisa dilibatkan dalam pembahasan RAPBN melalui fraksi-fraksi yang ada di parlemen.
Sebelumnya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan seharusnya pemangkasan subsidi BBM dilakukan baik di pemerintahan SBY maupun Jokowi.
Menurutnya, jika pemerintah SBY memangkas subsidi, pemerintahan baru nanti bisa meneruskan dengan program berjangka waktu lebih panjang. "Kalau cuma [menaikkan harga] sekali tapi masih ada subsidi yang besar nanti tahun depan muncul lagi problem itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
