Bisnis.com, JAKARTA--Pendapatan negara dari bagian laba badan usaha milik negara (BUMN) menjadi Rp43,73 triliun dinilai dapat membebani perusahaan pelat merah.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui penaikkan pendapatan dari dividen BUMN tidak lagi dapat dihindari. "Iya memberatkan, tapi kalau pemiliknya meminta, ya enggak bisa menghindar," ujarnya, Kamis (11/9/2014).
Perusahaan milik pemerintah, sambungnya, tentunya harus menuruti keinginan pemilik. BUMN sebagai perusahaan pemerintah memang bergantung pada kesepakatan pada eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, manajemen harus dapat menjelaskan kepada pemerintah dan DPR apabila dinilai peningkatan dividen itu menjadi beban tersendiri bagi perseroan.
Permintaan dividen, katanya, murni hak prerogatif pemerintah yang disetujui oleh DPR sebagai pemilik saham Dwiwarna. Bahkan, Dahlan menilai apabila pemilik saham meminta 100% laba bersih dibagikan sebagai dividen, seharusnya dapat dikabulkan.
Dia optimistis target raihan dividen pada RAPBN 2015 tersebut dapat dicapai melalui upaya menagih bagian dividen PT Freeport Indonesia dan BUMN-BUMN lain yang belum memberikan dividen.
Padahal, target setoran dividen BUMN tahun ini dipastikan tidak akan tercapai 100% dari target APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp40 triliun. Hingga semester I/2014, tercatat setoran dividen BUMN baru mencapai Rp30,21 triliun atau 75,53% dari total target.
Dividen Freeport Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dinilai menjadi penyebab tidak terpenuhinya target setoran dividen BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
