Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Lembaga Demografi FEUI Sonny Harry B. Harmadi menilai formalisasi UMKM menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan.
"Harus ada kebijakan yang berpihak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter," ungkapnya, Kamis (11/9/2014).
Selain modal dari struktur demografinya, Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan Indonesia sudah mempunyai bibit wirausaha yang bagus.
Berdasarkan survei dari BBC yang dilakukan terhadap 24.000 orang dari 24 negara Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang mendukung perkembangan bisnis baru. Survei ini mengukur 4 indikatror, yaitu tingkat kreativitas dan inovasi, tingkat kesulitan memulai bisnis, kemauan memulai bisnis, dan kemudahan menjalaninya.
Selain soal keterbukaan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Dorodjatun Kuntjorojakti memaparkan dengan komposisi demografi saat ini pengembangan UMKM bisa dimaksimalkan, terutama melihat rasio ketergantungan yang relatif kecil.
"Kalau tidak berhasil memanfaatkan 10 tahun ini, independency ratio akan lebih besar," kata Dorodjatun yang juga mantan Menko Perekonomian tersebut.
Bambang mengungkapkan saat ini, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya kebijakan fiskal untuk menggeser sektor informal menjadi formal. Salah satunya adalah dengan mengenakan pajak PPh sebesar 1% dari omzet sepanjang tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
