Bisnis.com, JAKARTA - Defisit anggaran 2015 berpeluang menciut dari rencana semula Rp257,6 triliun atau Rp2,32% terhadap produk domestik bruto dalam RAPBN 2015, menyusul penaikan target lifting minyak mentah menjadi 900.000 barel per hari.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015 disebutkan, setiap kenaikan target lifting 10.000 bph, akan menambah target penerimaan negara Rp2,2 triliun-Rp2,6 triliun. Artinya, jika target lifting naik 55.000 bph dari rencana awal 845.000 bph, maka target penerimaan bertambah Rp12,1 triliun-Rp14,3 triliun.
Di sisi lain, setiap kenaikan lifting 10.000 bph dapat menambah belanja Rp500 miliar-Rp900 miliar. Dengan demikian, jika lifting naik 55.000 bph maka belanja naik Rp2,75 triliun-Rp4,95 triliun.
Sementara itu, defisit APBN dapat menyempit Rp1,71 triliun-Rp1,74 triliun setiap kenaikan lifting 10.000 bph. Jika lifting naik 55.000 bph, maka defisit dapat menyusut Rp9,4 triliun-Rp9,6 triliun.
Dengan demikian, defisit fiskal 2015 bisa menciut menjadi Rp248 triliun-Rp248,2 triliun atau 2,23% terhadap PDB. Namun, perhitungan itu tanpa memasukkan perubahan asumsi makroekonomi yang lain.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan segera menghitung postur APBN sementara menyusul perubahan target lifting dari semula 845.000 bph.
"Kami akan bikin postur APBN sementara untuk tahu defisitnya jadi berapa. Nanti akan ada raker Banggar mengenai postur, berdasarkan asumsi yang sudah disetujui di panja asumsi dan Komisi VII," ujarnya, Senin (15/9/2014).
Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati target lifting 2015 menjadi 900.000 bph dengan estimasi Blok Cepu tahun depan sudah mampu berproduksi penuh dengan target produksi rata-rata harian 119.000 bph.
Chatib enggan berkomentar banyak mengenai target lifting yang naik signifikan dari rencana awal.
"Saya percaya komisi VII dengan Kementerian ESDM paling tahu soal itu. Jadi kita sekarang harus percaya dengan mereka yang paling tahu," ujarnya.
Realisasi lifting dalam beberapa tahun terakhir selalu di bawah target dan terus menurun.
Setidaknya ada enam penyebab yang diidentifikasi pemerintah.
Pertama, peningkatan gangguan fasilitas operasi dan penyaluran.
Kedua, penurunan kinerja reservoir dari lapangan-lapangan produksi yang ada.
Ketiga, belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar.
Keempat, timbulnya permasalahan teknis pengadaan peralatan produksi.
Kelima, realisasi produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan.
Keenam, kendala untuk merealisasikan kegiatan usaha hulu migas, seperti proses perizinan dan pengadaan tanah yang memerlukan proses yang panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
