Bisnis.com, JAKARTA--Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyepakati kerja sama peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan peningkatan kemandirian narapidana dapat meningkatkan pembangunan yang inklusif termasuk pembangunan bagi masyarakat yang berstatus narapidana.
"Kerja sama ini akan diperluas hingga menyentuh warga masyarakat yang berada dalam binaan Kemenkumham untuk membangun kemandirian dan meningkatkan inklusivitas dalam perekonomian," ungkapnya di Gedung BI, Kamis (18/9/2014).
Kesepakatan kerja sama tersebut akan berlangsung hingga 31 Desember 2018, dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan teknis, berupa pelatihan, pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan terkait teknis produksi dan akses pemasaran.
Agus mengungkapkan telah ada narapidana yang mampu membuat keset sabuk kelapa, keripik pisang serta hasil-hasil keterampilan lain yang sudah berhasil di ekspor.
Menurutnya, narapidana perlu mendapatkan pelatihan kewirausahaan agar tak melakukan kriminal saat keluar dari penjara, sekaligus membangun kepercayaan diri.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak telah mengawali kerja sama peningkatan kemandirian narapidana. BI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder setempat untuk memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan komoditi ketahanan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
