Bisnis.com, JAKARTA--Meski pembangunan infrastruktur krusial, pemerintah baru diharapkan tak mengurangi porsi belanja sosial dalam anggarannya di tengah isu ketimpangan yang makin tinggi.
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Sugeng Bahagijo mengatakan pembangunan infrastruktur tak akan serta merta mengentaskan kemiskinan.
Yang lebih siap menikmati adalah kelompok yang paling siap mengakses dan tentu saja bukan masyarakat termiskin. Bahkan bisa memicu kesenjangan yang lebih besar, katanya, Kamis (18/9/2014).
Dia memandang pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal agresif menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,8%.
Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diproyeksikan bakal tersita untuk sektor tersebut.
Dalam studinya Infid, Perkumpulan Prakarsa, dan Yayasan Tifa mengemukakan opsi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diambil oleh pemerintah baru melalui APBN Perubahan 2015.
Jika pemerintah Jokowi-JK mengutamakan infrastruktur maka porsi belanja modal, termasuk di dalamnya untuk infrastruktur, diperkirakan sebesar 14% atau sekitar Rp250-Rp300 triliun.
Dana lain yang menyita ruang cukup besar adalah belanja pegawai sekitar 14%. Dengan proporsi itu belanja sosial hanya mendapat porsi 5% atau Rp100-Rp110 triliun.
Jumlah itu tak berbeda jauh dengan belanja sosial yang diusulkan dalam Rancangan APBN 2015 yang diusulkan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sekitar Rp100 triliun.
Padahal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini Indonesia pada 2013 mencapai yang tertinggi di level 0,413.
Angka itu diperkirakan bakal terus menanjak hingga ke posisi 0,43 jika tak segera dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan perataan kesejahteraan.
Adapun indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) hanya naik tipis dari 0,681 pada 2012 menjadi 0,684 di tahun 2013. IPM itu lebih rendah dibandingkan dengan rerata IPM Asia Timur dan Pasifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
