Bisnis.com, JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo mengajak kalangan pengusaha untuk segera menanamkan investasi pada sektor produktif karena pada pemerintahan baru akan serius memperbaiki birokrasi perizinan hingga perbaikan infrastruktur.
"Jangan simpan uang di bawah bantal, deposito. Gunakan untuk produksi secepat-cepatnya, ini kesempatan, kita serius memperbaiki," katanya saat pidato dalam acara Roadmap Perekonomian Apindo di Jakarta, Kamis (18/9/2014) malam.
Acara yang dihadiri oleh pengusaha dari seluruh Indonesia tersebut, Jokowi mengingatkan pengusaha dalam negeri jangan sampai terlambat memanfaatkan peluang investasi dari sekarang. Sejumlah perbaikan birokrasi akan dilakukan oleh Jokowi-JK terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
"Yang punya deposito ditarik, gunakan itu untuk investasi, jangan terlambat, jangan keduluan yang lain," jelasnya
Sempitnya ruang fiskal RAPBN 2015 menjadi tantangan berat Jokowi-JK memulai pemerintahan. Beban subsidi mencapai Rp433 triliun yang dibahas oleh badan anggaran DPR RI sangat memberatkan pemerintahan ke depan.
Tetapi Jokowi melihat ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperlebar ruang fiskal dengan mengalihkan subsidi BBM, penghematan anggaran dan meningkatkan penerimaan pajak.
Apindo mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per liter bisa menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun. Hasil itu bisa dialihkan untuk sektor produktif dan pembangunan infrastruktur.
Kemudian penghematan dilakukan dengan memotong separo biaya operasional. Pemerintah dalam RAPBN 2015 menganggarkan biaya yang mencapai Rp30 triliun dan anggaran rapat Rp18 triliun.
"Saya lihat yang kecil-kecil kalau dikumpulin banyak sekali, biaya kantor, saya pernah walikota, gubernur jadi hafal," jelasnya.
Dia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta bisa terkumpul Rp4,2 triliun setelah dilakukan penghematan anggaran biaya peralatan kantor. "Dengan penghematan bisa mendapatkan ruang fiskal lebih besar," jelasnya.
Hal yang terpenting dalam upaya memperlebar ruang firkal dengan memperbesar penerimaan pajak. Ia meminta pengusahaa taat bayar pajak karena sudah mendapatkan income sehingga kewajiban harus dilaksanakan.
"Jangan takut, pengusaha kalau bicara pajak diam semua. Ya jangan begitu, artinya sudah dapat keuntungan, income harus bayar pajak," jelasnya.
Sedangkan soal perizinan, Jokowi masih banyak tumpang tindih di kementerian. Pemerintahan baru berjanji untuk memperbaiki dan mempermudah perizinan satu pintu seperti yang dilakukan ketika menjabat wali kota dan Gubernur.
"Saya dulu buat one stop service di Solo, di sini belum bisa sempurna. Kalau diawasi terus saya yakin jadi budaya kerja asal sistem dibangun," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
