Bisnis.com, JAKARTA - Meski telah memperoleh insentif investasi senilai Rp19,97 triliun untuk tahun fiskal 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih harus mencari dana untuk menutupi kebutuhan investasi guna menyelesaikan proyek kelistrikan.
Padahal jumlah insentif itu melampaui nilai usulan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5,23 triliun yang ditolak oleh DPR. Bahkan, dengan perolehan insentif itu pun, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan pihaknya mungkin akan menunda proyek karena keterbatasan dana.
"Kalau gini ya mungkin delay dulu," ucapnya saat ditemui seusai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (22/9/2014).
Namun, saat ditanya lebih lanjut dia enggan menjabarkan proyek mana saja yang berpotensi ditunda. Menurutnya hal itu harus dibahas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada November nanti.
Rencana penundaan ini justru kontras dengan ancaman krisis listrik yang mengancam Indonesia. Apalagi, mengingat tersendatnya megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang, Jawa Tengah.
Sebelumnya PLN menanggung gap funding investasi sebesar 43% karena DPR menolak usulan PMN senilai Rp5,23 triliun. Sementara usulan subsidiary loan agreement (SLA) senilai Rp3,28 triliun.
SLA akan dipergunakan untuk membangun proyek kelistrikan dengan rincian Rp498,7 miliar untuk kegiatan baru dan Rp2,97 triliun untuk kegiatan lanjutan. Adapun, PMN rencananya akan digunakan untuk memperbaiki kondisi debt to equity ratio (DER) perseroan.
Pasalnya, saat ini dengan DER mencapai 257%, PLN akan kesulitan mencari fasilitas. Padahal rerata perusahaan sejenis di kawasan Asia Tenggara memiliki DER di bawah 100%. Namun, rencana ini dikritisi Komisi VI DPR karena dinilai membuat alokasi PMN menjadi tak produktif.
Meski masih harus bersusah payah mencari dana, Nur mengatakan insentif investasi akan sedikit meringankan beban PLN. "Kebutuhan cari dana kita berkurang kalau enggak ada [insentif investasi] kebutuhan mencari tambah gede," ungkapnya.
Bahkan, pada rapat kemarin, Banggar mempertanyakan ketidakhadiran Direktur Keuangan PLN, yang ternyata tengah melakukan road show untuk mencari fasilitas pinjaman.
Nur menambahkan PLN melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan kembali mengajukan usulan PMN pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015.
Hal itu sesuai rekomendasi Komisi VI DPR. Sebelumnya, DPR menolak dengan alasan usulan yang diajukan PLN tak disertai data yang detail dan komprehensif. "Kita tempuh sajalah," ucap Nur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
