Bisnis.com, JAKARTA - Alih-alih mengejar pertumbuhan, pemerintah baru justru perlu mengamankan kesenjangan pendapatan yang mencapai level mengkhawatirkan di samping menjaga stabilitas perekonomian.
"Kita bisa growth with equality. Walaupun produk domestik bruto selama 10 tahun terakhir tumbuh 4 kali lipat, ketimpangan menjadi sangat kritikal. Gini rasio sudah sangat berbahaya," kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, Rabu (22/10/2014).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada 2013 mencapai yang tertinggi di level 0,413. Angka itu diperkirakan bakal terus menanjak hingga ke posisi 0,43 jika tak segera dilakukan langkah untuk mengupayakan pemerataan kesejahteraan.
Padahal, Burhanuddin melanjutkan rasio gini yang mencapai level 0,45-0,50 adalah salah satu faktor kuat pemicu gerakan Arab Spring, pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan di wilayah Timur Tengah baru-baru ini.
Terlebih, dia melihat kondisi internal dan eksternal tahun depan cukup sulit. "Dengan kondisi ini tanda-tanda ke arah pertumbuhan tinggi itu sulit. Banyak faktor yang harus kita rapikan dulu," ungkapnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai pemerintah baru seharusnya tak terburu-buru mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada 2015.
Sejak 2013, pemerintah mengambil arah kebijakan 'stabilisasi di atas pertumbuhan' untuk menghadapi tekanan dari Bank Sentral AS, Federal Reserve.
Atas kebijakan itu, BI lantas mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga demikian pula dengan otoritas fiskal yang mempersempit defisit APBN.
Apalagi, tahun depan, pasar negara berkembang akan menghadapi kenaikan suku bunga acuan AS atau Fed funds rate. Untuk mengatasi kondisi ini kebijakan moneter dan fiskal masih perlu dijaga dalam kondisi cukup ketat demi menjamin pembalikan dana (reversal) di pasar keuangan dan pasar modal seminimal mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
