Bisnis.com, JAKARTA - Anggota tim ekonomi Presiden Joko Widodo Arif Budimanta mengakui distribusi pendapatan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah baru.
"Ke depan pemerintah harus memulai dari pinggiran dan desa. Itu jawabannya," katanya, Rabu (22/10/2014).
Namun, perihal kebijakan uang ketat Arif justru mengkritisi kebijakan moneter tersebut akan menghambat target pertumbuhan. Menurutnya, BI sudah bisa melonggarkan kebijakannya demi meringankan beban rakyat.
Dia optimistis pertumbuhan juga dapat digenjot oleh mengalirnya investasi dan mendorongnya ke investasi padat karya. Lebih lanjut Arif mengatakan sebenarnya pada 2011 pemerintah sempat mencatat perstasi saat 1% pertumbuhan menciptakan lebih dari 500.000 pekerja.
"Tetapi momentum ini tidak bisa dipertahankan. Ini yang harus diurai kembali oleh pemerintah Pak Jokowi. Kita akan memperbaiki daya saing dan infrastruktur," ungkapnya.
Sementara itu, menurut ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Didik J. Rachbini mengatakan pemerintah perlu membenahi sisi fiskal dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semaksimal mungkin.
Hal ini, katanya, juga termasuk poin penting yang harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintahan baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
