Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana memperkuat audit kinerja dengan menyiapkan standardisasi kinerja untuk diimplementasikan oleh seluruh unsur pemerintah, sehingga mampu berkontribusi bagi kemakmuran rakyat.
“Tadi saya ngomong ke Presiden Joko Widodo, minta waktu dengan beliau untuk mendiskusikan soal keuangan negara, bagaimana pengelolaan dan standardisasinya, agar bisa dikaitkan dengan indikator kemakmuran rakyat,” ujar Ketua BPK yang baru dilantik Harry Azhar Azis, Selasa (28/10).
Harry menilai selama ini standardisasi kinerja di masing-masing lembaga, kementerian, pusat dan daerah belum ada satu kesatuan. Dia berharap dengan acuan standar tersebut, pengelolaan keuangan bisa lebih efisien, produktif dan ekonomis.
Sayangnya, dia belum bisa mengungkapkan secara detail model standar kinerja yang dimaksud. “Yang penting, model standar itu bisa menghasilkan peningkatan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran berkurang, hingga menurunkan gini ratio.”
Selain standardisasi, Harry akan memperkuat audit kinerja, dengan memperbesar porsi anggaran. Menurutnya, porsi anggaran untuk audit kinerja saat ini terlampau kecil, yakni hanya 20%, paling rendah dibandingkan dengan audit keuangan 50% dan audit investigasi 30%.
Padahal, porsi anggaran untuk audit kinerja di negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia mencapai sekitar 80%. Oleh karena itu, fokus audit kinerja menjadi penting karena dapat mencegah dan mendeteksi dini adanya potensi penyimpangan.
“Nah tentunya ini perlu ada kajian dan tenaga ahli sedemikian rupa agar bisa berjalan. Kami akan membuat audit kinerja itu lebih seimbang. Karena bisa saja audit keuangan bagus tetapi audit kinerjanya nol. Sya ingin audit keuangan dan kinerja dua-duanya oke,”
Di samping itu, Harry juga menyebutkan tiga hal yang akan dijalankan dalam awal kepemimpinannya a.l.pertama, terkait transparansi. Menurutnya, BPK akan mengkaji dampak dari pengelolaan keuangan negara selama 3-5 tahun terakhir terhadap angka kemiskinan.
Kedua, terkait tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Dia menuturkan indikator tanggungjawab pengelolaan keuangan itu terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ralyat.
Ketiga, BPK akan membuka unit pengaduan masyarakat. Menurutnya, unit khusus ini memiliki peran strategis bagi pengawasan BPK karena berfungsi untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
