Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pekerja meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan dalam proses seleksi direksi dan komisaris BUMN.
Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN RI Josem Ginting mengatakan usulan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa direksi dan komisaris yang nantinya akan menjabat bersih dari indikasi tindak pidana korupsi.
"Selain itu, agar BUMN terbebas dari jeratan kasus hukum ataupun sedang dibidik KPK terkait dengan dugaan korupsi," kata Josem, Kamis (30/10/2014).
Hal tersebut, imbuhnya, sejalan dengan cara yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam proses seleksi menteri beberapa saat lalu.
Antisipatif dari tindak pidana korupsi seperti ini juga harus diikuti oleh para pembantu presiden, termasuk ke seluruh jajaran direksi dan komisaris BUMN yang saat ini menjabat.
"Termasuk Dirut PT KAI. PT Pindad, PT Pertamina, dan PT Telkom Indonesia yang baru saja dilantik. Selain itu juga PT Perkebunan Nusantara I hingga XIV," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel