Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan segera menuntaskan pemisahan kantor yang saat ini masih menempel pada kantor-kantor Bank Indonesia.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun mengatakan pemisahan kantor harus segera dilakukan agar kinerja OJK sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan dapat lebih maksimal.
“Kami minta agar pemindahan kantor-kantor BI segera tuntas. Kalau perlu dukungan dari DPR akan kami dukung,” ujarnya, Senin (24/11/2014).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pihaknya sedang terus mengupayakan pemindahan kantor OJK, terutama kantor perwakilan di daerah, yang saat ini masih menumpang di kantor milik Bank Indonesia.
OJK sangat serius ingin memiliki gedung. Dalam rancangan anggaran 2015 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan DPR, OJK menganggarkan dana untuk gedung dan perkantoran sebesar Rp252,18 miliar, ditambah usulan dana senilai Rp250 miliar di luar pagu anggaran yang khusus diperuntukkan bagi pembangunan gedung pusat OJK.
Di luar jumlah anggaran tersebut, OJK juga memerlukan tambahan dana untuk membangun atau menyewa gedung di kantor-kantor wilayah di daerah. Muliaman mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penggunanaan gedung-gedung milik pemerintah agar tidak perlu membangun gedung sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
