Bisnis.com, JAKARTA--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah menyiapkan sejumlah program peningkatan akses perumahan bagi pekerja, berupa pembangunan hunian dan skema kredit uang muka yang akan bergulir pada 2015.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan pihaknya diberi arahan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turut berperan dalam meningkatkan pemenuhan aspek perumahan dan transportasi bagi pekerja di Tanah Air.
"Kami sangat menyambut baik arahan tersebut karena memang sejalanan dengan program BPJS ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan dasar bagi para pekerja di Indonesia," ujarnya di kantor Wapres, Rabu (26/11/2014).
BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, akan menyiapkan sejumlah lokasi di kantung-kantung industri di Indonesia untuk dibangun hunian pekerja berupa rumah tapak, rusunawa, ataupun rusunami. Untuk merealisasikan rencana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini pengembang perumahan.
"Kita akan memfokuskan pembangunan perumahan pekerja ini di kantung-kantung pekerja di Jawa Barat, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera," paparnya.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah membangun perumahan pekerja di Batam dan Serang, Banten. Adapun yang tengah dalam proses pembangunan berlokasi di Palembang, Karawang, dan Jawa Tengah. Pembangunan hunian di kantung industri padat karya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, lantaran lokasi rumah yang dekat dengan pabrik.
Namun, Elvyn enggan mengungkapkan berapa anggaran yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun hunian pekerja tersebut.
Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga merancang skema kredit uang muka dengan bunga sangat rendah bagi pekerja berpenghasilan Rp4,5 juta ke bawah. Skema itu disebut program pinjaman uang muka perumahan (PUMP).
"Kita sudah siapkan Rp200 miliar untuk uang muka perumahan. Plafonnya maksimal Rp50 juta," ujar Elvyn.
Nantinya, dua program tersebut akan disinkronisasi dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Tenaga Kerja. Termasuk dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digulirkan Kemenpera.
"Nanti ada satu forum koordinasi yang dipimpin Wapres terkait dengan hal ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memanggil Tim Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja (P3UP) yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BPJS Ketenagakerjaan. Tim ini dibentuk untuk mempercepat pengadaan rumah yang terjangkau bagi pekerja di tengah tingginya permintaan dan meningkatnya harga tanah di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
