Bisnis.com, JAKARTA--Panitia Seleksi lelang jabatan Kementerian Keuangan menetapkan lima pertanyaan yang harus dijawab calon Dirjen Pajak dalam sesi penulisan makalah.
Anggota Pansel sekaligus Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan setelah tahap seleksi administrasi, proses seleksi Direktur Jenderal Pajak berlanjut dengan seleksi penulisan makalah.
"Arahan presiden harus elaborasi, seperti visi misi DJP, peran dan fungsi DJP, magnitute mengumpulkan pajak 2014-2015 apa? Apalagi ada arahan presiden kemarin ada tambahan Rp600 triliun," katanya di kantor Wapres, Kamis (27/11).
Dalam APBN 2015 yang disahkan 29 September 2014, penerimaan pajak nonmigas dipatok Rp1.113 triliun. Target tersebut belum memperhitungkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak setoran pajak setidaknya Rp600 triliun pada tahun depan.
Lebih lanjut, dalam proses penulisan makalah, calon Dirjen Pajak diminta untuk menuangkan pemikiran terkait lima hal pokok terkait perpajakan.
Mardiasmo menjabarkan lima pertanyaan yang harus dijawab dalam makalah tersebut, yakni program atau kebijakan guna mengakselerasi penerimaan pajak, terobosan yang akan dilakukan, dan kebutuhan infrastruktur dan SDM untuk mencapai penerimaan pajak.
"Kalau bisa program-program unggulan tersebut di luar yang sudah biasa dilakukan," ujarnya.
Dua masalah lainnya, lanjut Mardiasmo, adalah kendala bidang perpajakan yang dihadapi Ditjen Pajak, serta penegakan penagihan kewajiban pajak.
"Saya tambahkan satu pertanyaan, kalau ada pengusaha yang nakal, langkah tegas apa yang harus dilakukan bapak/ibu calon Dirjen Pajak," imbuhnya.
Makalah tersebut akan direview oleh Pansel dibantu dua orang ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dan Chatib Basri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
