Bisnis.com, AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkritisi daerah yang meminta tambahan kucuran dana sementara porsi anggaran banyak terpakai untuk belanja pegawai yang kurang produktif.
Data Bappenas yang merujuk pada rekap dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan 20 daerah dengan rasio belanja pegawai tertinggi terhadap total belanja daerah menghabiskan 65,97%-70,75% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk gaji pegawai.
"Penggunaan dana itu yang penting efektif dan tepat, tidak berlebihan. Urusan besarannya itu juga yang termasuk harus dievaluasi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago.
Dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Provinsi Maluku meminta tambahan dana di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tuntutan itu didasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada pasal 29 ayat (6) UU tersebut disebutkan, untuk percepatan pembangunan pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana di luar DAU dan DAK.
Di sisi lain, yang menjadi catatan penting adalah Kota Ambon, dalam hal ini Kota Ambon terdaftar sebagai pemda dengan rasio belanja pegawai tertinggi kedua di Indonesia. Pada APBD 2013, sebesar 70,43% digelontorkan untuk belanja pegawai.
Lebih lanjut Andrinof mengatakan ke depannya harus ada sistem tertentu yang mendorong peningkatan rasio alokasi APBD untuk belanja modal yang lebih produktif dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Nantinya bisa pakai sistem reward bagi daerah yang berhasil mengurangi porsi alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan mengalihkannya ke belanja tertentu," katanya.
Pada kesempatan itu Andrinof juga mengkritisi fokus pemda yang terkungkung pada usulan pembangunan infrastruktur. Terlebih usulan itu tanpa disertai dengan kajian mendalam dan komprehensif yang disajikan secara tertulis.
Menurutnya, banyak daerah yang abai terhadap pembangunan modal sosial yang tak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. "Pertemuan yang efektif dengan masyarakat itu juga penting. Jangan sampai bangun prasarana tapi malah lupa dengan dampaknya apa untuk pembangunan," tuturnya.
Padahal data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku, bersama dengan 4 provinsi paling timur Indonesia yakni Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, masih di bawah rerata IPM nasional yang berada di level 73,81 pada 2013.
Sementara pada periode yang sama IPM Maluku tercatat sebesar 72,70 kemudian Maluku Utara sebesar 70,63 selanjutnya masing-masing Papua Barat dan Papua menorehkan IPM sebesar 70,62 serta 66,25.
Adapun Indeks Pembanguna Gender (IPG), yakni indeks komposit yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup, pendidikan, dan ekonomi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan bahwa angka keempat provinsi itu masih di bawah rerata nasional.
IPG nasional 2013 tercatat pada posisi 69,5. Adapun, IPG Maluku masih di level 69,2 sedangkan Maluku Utara di angka 67,1 sementara Papua Barat 60,9 dan Papua di posisi 63,6. Untuk menjawab permasalahan tersebut Bappenas mengupayakan perbaikan melalui program Revolusi Mental dalam Rancangan zpembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019 sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
