Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah menunda pemberlakuan BPJS Kesehatan bagi dunia usaha mengingat kondisi infrastruktur kesehatan yang belum maksimal.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan apabila BPJS Kesehatan diberlakukan pada 1 Januari tahun depan maka dikhawatirkan tidak optimal.
“Kami sudah menyurati presiden terkait hal ini agar kepesertaan BPJS Kesehatan ditunda hingga proses infrastruktur benar-benar optimal,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (16/12/2014).
Pihaknya bukan ingin mengulur waktu implementasi BPJS Kesehatan, namun lebih kepada optimalisasi kepesertaan.
Dia menjelaskan apabila infrastruktur belum selesai maka dikhawatirkan peserta BPJS Kesehatan yang akan berobat tidak dilayani dengan semestinya.
Dedy melihat implementasi BPJS Kesehatan masih terbatas dan belum ada koordinasi pemberian manfaat.
"Kami ingin Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dikembalikan dan paling lambat diimplementasikan pada 2019. Kalau Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 tahun 2013 cukup mendesak dan memberatkan,” uajrnya.
Kendati demikian, Apindo tidak mempersoalkan perusahaan yang belum punya sistem asuransi kesehatan. "Kami sangat mendorong pelaksanaan itu. Namun permasalahan lain yakni pekerja sudah menerima jaminan yang lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
