Bisnis.com, JAKARTA--Rencana perampingan 600 anak perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dinilai positif oleh emiten milik pemerintah.
Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Taufik Hidayat menilai rencana perampingan jumlah anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dapat berdampak positif bagi perseroan.
"Dengan dirampingkan, setidaknya akan menjadi lebih efisien dan lebih berdaya saing," ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/12/2014).
Menurutnya, perampingan anak usaha BUMN nantinya akan meningkatkan kontribusi yang lebih besar kepada induk usaha. Saat ini, emiten berkode saham PTPP memiliki tiga anak usaha dengan kepemilikan saham mayoritas.
Rencananya, PTPP akan menjual saham perdana (initial public offering/IPO) anak usahanya yakni PT PP Properti pada kuartal I/2015. Ditargetkan penjualan 30%-35% saham PP Properti dapat meraup dana Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, menilai penataan ulang 600 anak usaha BUMN berdampak positif bagi pertumbuhan perusahaan pelat merah itu sendiri.
Untuk mewujudkan perampingan itu, menteri BUMN harus memilih orang-orang profesional dan tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi maupun komisaris BUMN.
"Hendaknya posisi direksi itu diisi oleh orang-orang yang profesional, teruji track record-nya. Yang sudah pernah terkait korupsi ya janganlah. Mau alasan sudah tobat, siapa yang tahu. Banyak profesional lain yang bersih," katanya secara terpisah.
Dia menilai, Kementerian BUMN sudah seharusnya menata ulang keberadaan perusahaan milik pemerintah tersebut. Terutama terkait BUMN yang profit oriented dan BUMN berorientasi public service.
Penataan ulang tersebut, sambungnya, akan menjadikan BUMN dapat bersaing tidak hanya di kancah dalam negeri, tetapi juga di regional dan global.
Menteri BUMN Rini Soemarno segera merampingkan 600 anak usaha perusahaan milik pemerintah hingga 3 tahun mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperkuat BUMN secara menyeluruh khususnya agar permodalan perusahaan milik pemerintah tidak lagi tercecer.
"Kita nantinya bisa berkompetisi dengan kemungkinan banyaknya perusahaan yang akan masuk ke Indonesia. Kami sedang menggodok konsep account officer pada eselon I BUMN agar mengetahui kondisi hingga anak cucu BUMN, per Januari akan efektif," paparnya baru-baru ini.
Rini masih menganalisis lebih jauh kebutuhan perampingan anak-anak usaha BUMN tersebut. Opsi yang tengah dipilih bisa melalui merger ataupun sinergi antar BUMN.
Kementerian BUMN juga tengah merampungkan klasifikasi perusahaan-perusahaan khususnya bagi 20 BUMN strategis. Nantinya, 20 BUMN strategis itu akan dipantau secara langsung termasuk pemilihan direksi mereka.
Selain itu, Rini juga akan meninjau ulang rencana rightsizing BUMN melalui pembentukan holding BUMN. Hingga saat ini, tercatat 5 holding BUMN telah terbentuk dan direncanakan akan terus menciut hingga beberapa waktu ke depan.
"Saya masih melihat lagi apakah bentuk holding paling tepat untuk sekarang. Jangan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari efisien dan persaingan global," paparnya.
Terakhir kali, pemerintah membentuk holding BUMN perkebunan dan kehutanan menyusul tiga holding lainnya. Diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), dan holding BUMN reasuransi.
Pemerintah menargetkan akan membuat sekitar 14-16 holding perusahaan BUMN dan akan menciutkan jumlah BUMN dari yang ada saat ini sebanyak 138 perusahaan.
Pada tahun depan, pemerintah telah mematangkan rencana pembentukan holding BUMN pelabuhan dengan melebur 4 pelabuhan pelat merah, yakni PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero). Peleburan itu dimaksudkan untuk merealisasikan program tol laut yang digagas pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
