Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyatakan fungsi dan peran Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS) di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi lebih efektif dan optimal.
Zulmi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengatakan masih terdapat komisaris yang ikut serta dalam kegiatan operasional dan belum efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman kebijakan perkreditan bank maupun kegiatan operasional.
"Kedudukan dewan komisaris sangat penting dan strategis karena fungsinya pengawasan atas kebijakan dan jalannya operasional perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan pemeriksaan OJK di lapangan, dewan komisaris BPR masih perlu ditingkatkan," ungkap Zulmi, Selasa (23/12/2014).
Zulmi menambahkan keberadaan dewan komisaris BPR bukan hanya sebagai pelengkap struktur organisasi saja. Komisaris harus bisa bertindak independen dalam menjalankan fungsinya terutama terhadap kemungkinan adanya intervensi pemegang saham dalam operasional bank.
Selain itu, baik atau buruknya suatu operasional bank sangat bergantung kepada efektif atau tidaknya peran dewan komisaris dalam pengawasannya terhadap kinerja direksi. Dewan komisaris memiliki akses yang luas dalam memperoleh informasi tentang bank dan mempunyai waktu yang tidak terbatas dalam melakukan pengawasan.
OJK akan mengatur tugas dan kewajiban komisaris secara lebih rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Good Corporate Governance (GCG) di masa yang akan datang.
"GCG ini merupakan salah satu tantangan bagi BPR ke depan. Kami yakin dengan kompetensi dan integritas serta pelaksanaan GCG yang baik, maka fungsi pengawasan di BPR/BPRS akan dapat berjalan dengan baik," lanjut Zulmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
