Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI mengusulkan meminta keringanan setoran dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham untuk ekspansi bisnis.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan permintaan pengurangan setoran dividen dikarenakan rencana alokasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 tak sesuai dengan nilai yang diajukan.
Dari RAPBD 2015 dialokasikan Rp5,62 triliun untuk PMP ke tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun, ketiga BUMD yang mendapat suntikan modal yaitu PT Mass Rapid Transit Jakarta Rp4,62 triliun, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Rp500 miliar dan Bank DKI Rp500 miliar.
Awalnya, kata Budi, pihaknya mengajukan PMP tahun ini senilai Rp1,5 triliun. Tujuannya, agar Bank DKI bisa naik kelas menjadi Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) 3 yang memiliki modal inti Rp5 triliun sampai kurang dari Rp30 triliun. Namun, pihaknya perlu melakukan penyesuaian agar perubahan strategi bisnis tak terdampak nilai PMP tahun 2015.
Dari total dividen yang disetor 23 BUMD pada 2014 yaitu, Rp447,550 miliar, Bank DKI termasuk salah satu BUMD yang menyetor dividen dengan nilai terbesar. Bank DKI pada 2014 menyetor Rp205 miliar. Dua BUMD penyumbang pendapatan terbesar selain Bank DKI, adalah PT Pembangunan Jaya Ancol yang menyumbang pendapatan senilai Rp55,04 miliar dan PT DeltaJakarta yang menyumbang pendapatan senilai Rp48 miliar.
"Mungkin usul dividennya dikurangi biar bisa nutup itu ke BUKU 3," ujarnya kepada Bisnis di Gedung DPRD DKI, Selasa (20/1/2015).
Kemungkinan, lanjutnya, pihaknya akan mengurangi ekspansi bisnis di sektor pengkreditan. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan capital adequacy ratio (CAR).
"Ekspansi pengkreditan agak dikurangi di bidang pengkreditan terutama karena langsung menghantam CAR," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
