Bisnis.com, JAKARTA -Walau banyak pihak yang mengkritik tingginya target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah tetap optimistis target penerimaan pajak yang diajukan dalam RAPBNP 2015 senilai Rp1.484,6 triliun atau naik Rp104,6 triliun dari APBN induk Rp1.380 triliun bisa tercapai.
Dalam pertemuannya dengan Badan Anggaran DPR belum lama ini, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyiratkan sikap optimistis mencapai target penerimaan pajak tahun ini karena sebenarnya target tersebut masih jauh dari ideal.
Menurutnya, dengan kualifikasi emerging country, Indonesia idealnya memiliki tax ratio perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 16%. Hasil hitungannya, setidaknya ada sekitar Rp1.700 triliun penerimaan pajak (termasuk PPh migas, bea dan cukai) tahun ini.
Dengan realisasi sekitar Rp1.100 triliun [tahun lalu], berarti kita harus loncat langsung dengan tax gap sekitar Rp600 triliun ini sangat sulit untuk dilakukan dalam waktu satu tahun, ungkapnya.
Dengan berbagai hambatan yang masih terjadi baik dalam internal maupun eksternal DJP, target Rp1.484,6 triliun yang diajukan dalam RAPBNP 2015 dinilai masih bisa dicapai seiring dengan beberapa terobosan yang akan dilakukan tahun ini.
Tentunya kami membuat forecast ini bukan buat gagah-gagahan apalagi pencitraan tapi kami melihat bahwa tingkat kelemahan [penerimaan] pajak saat ini adalah rendahnya kepatuhan WP yang akan mulai kita dorong tahun ini, ujarnya.
Bambang mengatakan target utama dari upaya peningkatan kepatuhan WP terutama untuk WP pribadi non karyawan yang selama ini terhitung cukup rendah. Jika WP Pribadi karyawan, sambungnya tidak bermasalah karena sudah langsung terpotong dari kantor.
Upaya intensifikasi tersebut, sambungnya bukan berarti akan menekan WP yang selama ini sudah patuh membayar pajak. Menurutnya, WP seperti itu harus di-maintain dan diperlakukan dengan baik agar membayar pajak dengan benar.
Dia mencontohkan ada satu kasus menyangkut satu WP OP. Setiap tahunnya WP tersebut membayar Rp80 juta tiap tahunnya. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan, orang tersebut ternyata menyembunyikan potensi yang ada, seharusnya membayar Rp14 miliar.
Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya menegaskan akan memperbaiki database dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi sebagai jembatan dan persiapan sebelum ada tambahan pegawai DJP dan DJBC.
Bersamaan dengan langkah itu, pihaknya mengungkapkan akan memulai memberlakukan e-tax invoice di beberapa wilayah besar untuk menghindari faktur bodong yang selama ini dibuat manual dan bisa dilakukan WP langsung.
Dalam realisasi penerimaan pajak (minus PPh migas) tahun lalu, penerimaan yang paling anjlok yakni PPN yang hanya mencapai Rp404,7 triliun atau 85,1 dari pagu Rp475,6 triliun. Lemahnya realisasi PPN itu diyakini karena adanya kenaikan pencairan restitusi yang tinggi tahun lalu. Beberapa diantaranya menggunakan faktur bodong.
Untuk menguatkan SDM dalam melakukan pemungutan pajak, Bambang mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk remunerasi pegawai DJP dan DJBC. Tujuan utamanya, lanjut dia, agar SDM yang ada bersemangat melakukan tugasnya untuk menggenjot penerimaan pajak.
Penegakan hukum pun akan digencarkan apalagi untuk mengatasi tindakan transfer pricing maupun skema strategi pengindaran pajak lainnya. Kebetulan saya baru dua bulan [jadi Menkeu] sebagian besar dokumen yang saya teken terkait pajak, cekal maupun paksa badan. Instrumen ini akan kita dorong karena terbukti efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
