Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menandatangani kesepakatan dengan Korea Selatan pada tahun ini, sekaligus untuk mempermudah akses perbankan domestik ke negara tersebut.
"Korea Selatan targetnya 2015, sebab ada satu perbankan Indonesia yang akan hadir disana," ucap Direktur Internasional OJK Triyono, baru-baru ini.
Dia mengungkapkan rencana memorandum of understanding (MoU) tersebut akan berhubungan erat dengan cross broder, sekaligus ada komitmen untuk mempermudah proses jika perbankan domestik berencana ekspansi ke negara tersebut. Menurutnya, persoalan resiprokal menjadi pertimbangan utama dalam kerja sama tersebut.
Adapun PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berencana menambah jaringan kantor di Korea Selatan (Korsel), Myanmar, dan Malaysia tahun ini, dengan prioritas utama di Korsel dan Myanmar.
Gatot M. Suwondo, Direktur Utama BNI, mengatakan perseroan telah mengajukan proposal pembukaan cabang di Korsel dan Myanmar. Dalam rencana ekspansi ke Korsel, BNI bakal membuka kantor cabang penuh (full licence) di negara yang disebut, sekaligus bisa melayani segmen korporasi maupun ritel.
Sedangkan rencana BNI untuk ekspansi Myanmar hanya membuka kantor perwakilan. Alasannya, aturan perbankan di Myanmar belum mengizinkan bank asing membuka cabang penuh. Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berharap agar izin operasional cabang Korsel bisa diberikan secepatnya oleh Financial Supervisory Services Korea.
Baru-baru ini, OJK telah segera menjalin kerja sama kedua dengan Japan Financial Service Authority (JFSA) dalam rangka meningkatkan asas kesetaraan dalam industri perbankan.
Sebelumnya, pada Oktober 2013 otoritas telah meneken memorandum of understanding tahap pertama dengan JFSA. Adapun poin perjanjian naskah kerja sama tahap pertama itu mencakup pertukaran data dan informasi industri jasa keuangan, terutama di sektor pasar modal dan industri keuangan non bank di kedua negara.
Selain itu, yang juga menjadi poin kerja sama adalah pertukaran pengalaman dan keahlian dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk di sektor usaha kecil dan menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
