Bisnis.com, JAKARTA— Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok guna mampu menambah pemasukan negara. Lewat pemasukan tersebut, diharapkan alokasi dana kesehatan untuk masyarakat dapat juga bertambah.
Unit Pengendalian Tembakau Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan pemerintah tak perlu khawatir industri tembakau olahan akan mengalami penyusutan karena peningkatan cukai selama ini tidak memperlambat konsumsi rokok.
“Kalau benar pemerintah melindungi petani tembakau, harusnya juga melindungi masyarakat. Hanya saja, hingga kini proteksi malah diberikan pada industri saja,” katanya dalam seminar bertajuk Cigarette Tax, Rabu (28/1).
Menurutnya, tahun ini saja pemerintah menargetkan penerimaan cukai senilai Rp120 triliun, tetapi dana yang dihadirkan untuk Jaminan Kesehatan Nasional bagi 90 juta penduduk hanya Rp20 triliun.
Nilai itu hanya sebesar 16% dari total target cukai, sementara subsidi energi nasional masih terlalu besar walaupun sudah dipangkas. Sebelumnya, pemerintah menaikkan target penerimaan cukai senilai Rp15,56 triliun merujuk Nota Keuangan dan RPABN 2015. Dengan revisi target tersebut, maka penerimaan cukai rokok pada 2015 menjadi Rp136,12 triliun.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 205/PMK.011/2014 yang berlaku sekarang ditetapkan kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau rerata 8,72%. Persentase ini lebih kecil daripada patokan awal sebesar 10,2% dengan alasan mempertimbangkan kelangsungan sigaret industri rumahan.
Hisbullah mengatakan jika dibandingkan dengan negara maju dalam menempatkan cukai rokok yang tinggi sebagai pendapatan negara, dengan logika tersebut pemerintah mendapatan pemasukan yang tinggi. Pada sisi lainnya, harga rokok yang semakin meninggi akan mengurangi konsumsi, terutama bagi rakyat miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
