Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Independensi The Fed di Persimpangan Jalan

Di tengah pasang surut prospek kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Bank Sentral AS dihadapkan pada polemik politik terkait rancangan undang-undang yang berpotensi mengancam independensinya.
Gedung The Fed/Bisnis
Gedung The Fed/Bisnis

Bisnis.com, WASHINGTON - Di tengah pasang surut prospek kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Bank Sentral AS dihadapkan pada polemik politik terkait rancangan undang-undang yang berpotensi mengancam independensinya.

Belakangan, dewan legislatif AS menggelar pembahasan dan mendesak pengesahan RUU yang mengharuskan audit terhadap kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter tersebut.

Dalam rancangan beleid itu, kebijakan the Fed akan diaudit oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintahan AS.

The Fed diserang dari segala arah, kata mantan staff Komite Perbankan Senat dari Partai Republik Hester Peirce, seperti dikutip dariBloomberg, Senin (23/2/2015).

Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh Elizabeth Warren, menuding the Fed bersikap terlalu longgar terhadap sederet bank yang diawasinya. Sementara, sejumlah anggota dari fraksi Partai Republik, termasuk Rand Paulsenator yang digadang-gadang akan maju dalam pemilihan presiden berikutnyaikut menyoroti kebijakan moneter agresif yang ditempuh the Fed.

Kedua partai itu menuntut kadar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari otoritas moneter Negeri Paman Sam itu mengingat kewenangan besar yang melekat padanya.

Jika RUU itu disepakati, beleid tersebut akan menjadi perubahan paling signifikan terhadap the Fed sejak Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Penuh dan Pertumbuhan Berimbang Tahun 1978.

Namun, jalan kedua partai itu untuk memangkas kewenangan the Fed tak berjalan mulus. Fraksi Republik, yang kini menguasai parlemenbaik Senat maupun Dewan Perwakilan harus meyakinkan setidaknya enam anggota dari Partai Demokrat untuk turut mengesahkan RUU tersebut.

Di sisi lain, RUU apapun yang berniat membatasi independensi the Fed dipastikan akan menghadapi hak veto presiden.

"Penting bagi kita untuk tak mengusik independensi Bank Sentral dalam menentukan kebijakan moneter," kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Jennifer Friedman dalam sebuah pernyataan resmi.

Sementara itu, juru bicara the Fed David Skidmore enggan berkomentar terkait hal tersebut. Sejauh ini lima dari 12 Gubernur Wilayah the Fed menyatakan menentang rancangan itu di antaranya Gubernur the Fed Philadelphia Charles Plosser.

Dewan Gubernur the Fed Jerome Powell menilai beleid tersebut berisiko memunculkan interfensi politik pada kebijakan moneter.

Sementara itu sejumlah bank lokal juga menyatakan menolak RUU tersebut. Survei yang digelarReuters terhadap 24 grup perbankan mencatat empat responden secara aktif menentang rancangan legislasi itu, sedangkan lima di antaranya akan secara tegas menyatakan oposisinya jika dukungan parlemen kian kencang terhadap RUU itu.

"Kami merasa sistem saat ini berjalan dengan baik dan sudah teruji oleh waktu. Untuk banyak alasan, pengaruh politik akan buruk bagi the Fed," kata Presiden Ohio Grup dan Kepala Miami Savings Bank Miamitown Bom Lameier.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : bloomberg, reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper