Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah berharap agar seluruh masyarakat di negara ini patuh membayar pajak, jika ingin menikmati pembangunan yang lebih baik lagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik.
"Kalau ada masyarakat yang tidak membayar pajak, jangan menuntut haknya. Jangan menuntut fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis," kata Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, di sela-sela Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 di Makassar, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Namun, masyarakat juga berkewajiban untuk membayar pajak. "Tidak ada hak tanpa kewajiban," ucap orang nomor dua di negara ini.
Dia juga menyebutkan bahwa tahun-tahun sebelumnya, porsi penerimaan pajak terhadap total anggaran negara hanya sekitar 30% hingga 40%. Saat ini, porsi itu meningkat menjadi 70%.
"Dari total anggaran negara yang hampir Rp2.000 triliun, sekitar Rp1.400 triliun diharapkan dari setoran pajak masyarakat," ujarnya.
Meski begitu, JK menyadari bahwa setoran pajak dari masyarakat bisa baik, jika ekonomi masyarakat juga berjalan dengan baik.
Tetapi, dia juga menegaskan jika masyarakat ingin menikmati pembangunan dengan baik, maka wajib membayar pajak. "Pemerintah juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujarnya.
Tahun ini lanjut JK, pemerintah tengah menjalankan efektivitas ekonomi, akibat kondisi ekonomi dunia yang tengah terpuruk. Namun, dia berharap pemerintah bisa memberikan stimulan agar ekonomi masyarakat juga akan baik.
"Saya selalu tekankan kepada setiap pengusaha untuk selalu patuh membayar pajak dan zakat," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Arfan mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 50% dari tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
