Bisnis.com, BANDUNG -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar akan menekankan audit kinerja sebagai fokus utama pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2014 Pemprov dan 27 kab/kota di Jabar.
Kepala BPK Perwakilan Jabar Cornell S Prawiradiningrat mengatakan audit kinerja dilakukan karena laporan keuangan yang diserahkan harus dilihat pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hal ini merupakan permintaan langsung dari BPK RI. ""Itu bisa diwujudkan dengan pemeriksaan kinerja, keberhasilan program- pemerintah daerah," katanya di Bandung, Senin (30/3/2015).
Cornell memaparkan pisau pemeriksaan misalnya akan diarahkan misalnya pada keberhasilan menyalurkan hibah yang sudah dianggarkan di APBD dan APBN sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. "Jadi kita akan lebih banyak audit kinerja. Lebih banyak ke perbaikan manajemen bukan mencari kesalahannya," paparnya.
Audit kinerja dikedepankan karena adanya keterbatasan personel yang dimiliki BPK untuk mengaudit laporan keuangan. Di satu sisi, pihaknya juga dibatasi waktu dengan hanya memiliki 38 hari kerja pemeriksaan. "Untuk provinsi dengan APBD di atas Rp20 triliun jumlah personil kita terbatas. Hanya 8 orang dalam waktu terbatas," katanya.
Pihaknya mencatat saat ini sejumlah daerah penerima opini WTP di Jabar sudah memiliki kinerja baik. Namun menurutnya strategi daerah mempertahankan WTP terukur dari proses yang baik. "Kota Depok meraih WTP ternyata bagus prosesnya. Pemprov jabar menangnya di sistem aset. Jadi ketahuan ada aset dimana, dengan sistem bagus akan bagus," katanya.
Sementara itu, Plh Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan penyerahan laporan keuangan TA 2014 bisa dilakukan Pemprov Jabar sebelum tenggat waktu penyerahan pada 31 Maret berakhir.
Menurutnya dalam penyusunan laporan keuangan 2014 ada sejumlah hal signifikan yang muncul.
“Pertama, dalam laporan keuangan terlihat kesiapan kami pada 2015 melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan metode akrual dimana salah satunya piutang oleh Dispenda langsung tercatat terutama dari sisi pajak kendaraan,” katanya.
Kedua, dari segi penataan aset, Iwa memastikan Pemprov Jabar sudah melangkah lebih baik lagi karena pengelolaan barang daerah berupa tanah dan bangunan sudah disusun melalui sistem handal. Dimana pencatatan aset disertai dengan koordinatnya, “ jadi dimanapun kita berada, keberadaan aset bisa terdeteksi melalui komputer,” katanya.
Pihaknya mengaku dalam penyusunan laporan keuangan TA 2014 melakukan pembenahan secara menyeluruh termasuk melakukan penghematan dalam belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. “Penataan administrasi pengeluaran, oleh kas dibukukan dan pengeluaran dilakukan seketat mungkin,” katanya.
Meski pada 2014 lalu merupakan tahun politik dimana ada sejumlah pos yang tertahan penyerapannya, Iwa menilai dalam pelaporan yang diserahkan pada BPK tidak ada masalah.
Menurutnya penyerapan dipastikan terpengaruh dengan kebijakan tahun politik dimana terjadi penurunan dibanding 2013 lalu. “Penyerapan 2013 mencapai 92%, 2014 lalu hanya 89%. Tapi secara keseluruhan Jabar masih lebih baik,” paparnya.
Berkaca dari penyusunan laporan yang ketat dan sesuai aturan, pihaknya optimistis Jabar akan kembali meraih opini WTP ke-empat kalinya untuk TA 2014.
Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan saat ini di Jabar baru 6 daerah termasuk Pemprov yang meraih opini WTP. Menurutnya jumlah ini dibanding 27 kab/kota yang ada baru mencapai 20%. "Kita harus mendorong kab/kota yang potensi meraih WTP agar menjadi WTP, harus didorong. Kalau sinergi itu tercipta pasti sejahtera," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
