Bisnis.com, JAKARTA—Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor industri keuangan non bank (IKNB), terutama perasuransian, lebih siap dalam menghadapi integrasi ekonomi internasional, masih dibutuhkan pengawasan terintegrasi untuk mengawal kesiapan tersebut.
Pasalnya, jika dibandingkan dengan perbankan yang harus menghadapi regulasi cukup ketat di sejumlah negara, perusahaan asuransi mendapatkan kelonggaran dalam mendirikan kantor cabangnya di negara lain.
“Kembali pada peraturan yang berlaku di industri keuangan, pemerintah tidak pernah melarang pendirian asuransi asing di Indonesia, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Kalau di bank, aturannya lebih rigid,” kata Triyono, Direktur Internasional OJK, di Jakarta, Rabu (1/4).
Kendati unsur retriksinya lebih longgar, dirinya menekankan pentignya untuk terus menjalin kerja sama dengan otoritas pengawasan dari negara asal.
Nantinya, kerja sama tersebut berfungsi untuk sebagai wadah pertukaran informasi sekaligus memitigasi risiko internal dan eksternal.
Pada tahun ini, OJK tengah merampungkan beberapa kesepakatan kerja sama industri keuangan dengan beberapa negara antara lain Malaysia, Korea, Jepang, China, dan Myanmar.
“Kerja sama itu mencakup beberapa hal mulai dari pertukaran informasi, penguatan kapasitas, dan pengawasan. Dalam waktu dekat, kami ingin menjajaki kerja sama dengan Qatar dan mempercepat progress kerja sama dengan Singapura,” ungkapnya.
Sebelumnya, regulator juga sempat mengemukakan rencananya untuk terlibat dalam pembahasan Global Systematically Insurers (G-SIIs).
Untuk mewujudkan rencana tersebut, OJK juga akan menggandeng Regulatory Authority (PRA) dari London.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
