Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Fokus Pemerintah Soal Transfer Daerah Pada 2016

Di sela-sela Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dari 3 jenis transfer ke daerah (DAK, dana alokasi umum/DAU, dan dana bagi hasil/DBH), pemerintah pusat akan lebih fokus pada komponen DAK mulai 2016.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono, di kantor presiden belum lma ini./JIBI-Akhirul Anwar
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono, di kantor presiden belum lma ini./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com, SURABAYA - Di sela-sela Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dari 3 jenis transfer ke daerah (DAK, dana alokasi umum/DAU, dan dana bagi hasil/DBH), pemerintah pusat akan lebih fokus pada komponen DAK mulai 2016.

Dia mengungkapkan dari 14 bidang DAK yang ada saat ini, nantinya pemerintah akan menyederhanakan hanya menjadi 3 sektor besar yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktkur dasar.

“Pedoman pemberian DAK nanti akan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, bukan setahunan seperti dulu. Presiden mau total dana transfer [ke daerah] lebih besar, jadi dalam profil dana perimbangan 2016 nanti, alokasi DAK akan naik tajam,” jelasnya, Senin (14/4/2015).

Komposisinya, lanjut Bambang, akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. “Jadi mungkin 10% untuk daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, dan maksimal 3% untuk yang kapasitas fiskalnya besar.”

Untuk DAU, komposisinya juga akan berbanding terbalik dengan DBH, dengan prioritas kepada daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Ke depan, katanya, penentuan DAU akan menghilangkan faktor alokasi dasar.

“Tujuannya adalah untuk menyempitkan kesenjangan fiskal antardaerah. Jadi, nanti pemberian DAU sepenuhnya akan didasarkan oleh kebutuhan riil daerah masing-masing. Perkiraan DAU akan dibuat berdasarkan kebutuhan menengah, sekitar tiga tahunan.”

Untuk DBH, Bambang menyebut mulai 2016 pemerintah akan lebih fokus ke ranah pajak. Sebab, berkaca dari pengalaman tahun ini, APBN terpaksa kehilangan Rp150 triliun akibat penurunan harga minyak sampai US$60/barel, yang berimbas ke daerah penghasil migas seperti Jatim.

“Untuk itu, kami akan menggenjot pajak. Saya rasa untuk Jatim seharusnya tidak ada masalah. Selama ini pendapatan asli daerah [PAD]-nya sudah cukup besar, di atas rata-rata nasional.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper