Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan sosialisasi Inpres No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) kepada para Gubernur di kantor Kementerian PPN, Senin (11/5/2015) malam.
Inpres tersebut merupakan penjabaran dan pelaksanaan atas peraturan pemerintah no. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025.
Impres yang ditandatangani pada Rabu, 6 Mei 2015 ini berisi instruksi untuk melaksanakan aksi PPK 2015 yang ditujukan kepada: Para menteri kabinet kerja, sekretaris kabinet kerja, jaksa agung, kepala kepolisian negara RI, para kepala lembaga pemerintahan non pemerintahan (LPNK), para sekretaris jenderal pada lembaga tinggi negara, para gubernur, dan para bupati serta walikota.
Dokumen inpres menyebutkan dalam melaksanakan aksi PPK 2015 tesebut, diinstruksikan semua Kementerian/Lembaga wajib berkoordinasi dengan Menteri PPN. Demikian pun dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, wajib berkoordinasi dengan menteri dalam negeri serta didukung oleh Menteri PPN.
Dalam kesempatan yang sama, para gubernur atau yang mewakili, melakukan konsultasi masalah-masalah pembangunan bersama Menteri PPN. Pertemuan ini menjadi pertemuan lanjutan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
