Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saat Kenaikan Serapan Anggaran Menjadi Misteri Bersama

Di tengah sorotan Presiden Joko Widodo terhadap penyerapan anggaran, menteri-menteri ekonomi Kabinet Kerja justru enggan membeberkan persentase penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang dalam APBN-P 2015 nilainya mencapai Rp795,5 triliun.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Minggu (15/3/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Minggu (15/3/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA--Di tengah sorotan Presiden Joko Widodo terhadap penyerapan anggaran, menteri-menteri ekonomi Kabinet Kerja justru enggan membeberkan persentase penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang dalam APBN-P 2015 nilainya mencapai Rp795,5 triliun.

Dalam sejumlah rapat terbatas dan sidang kabinet, Jokowi terus menekankan pentingnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk memantau perkembangan penyerapan anggaran K/L, Jokowi memanggil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro ke Istana pada Senin (18/5/2015) malam. Bambang tiba di Istana sekitar pukul 21:00 WIB.

"Saya ingin melanjutkan rapat tadi malam dengan Pak Menteri Keuangan yang sampai jam 12 [malam]," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Selasa (19/5/2015).

Dalam rapat tersebut Jokowi mendapat laporan bahwa penyerapan anggaran K/L hingga 15 Mei 2015 lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna yang diikuti oleh lebih banyak menteri Kabinet Kerja. Dalam rapat tersebut, Jokowi kembali menegaskan fokusnya terhadap penyerapan anggaran, terutama memastikan serapan anggaran telah sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

“Mengecek satu per satu mengenai berapa sebetulnya anggaran yang telah keluar dari kementerian dan sudah dipakai untuk apa,” ucapnya.

Sejak Badan Pusat Statistik mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015 sebesar 4,7%, Presiden Jokowi semakin intensif menyoroti kemajuan penyerapan anggaran pemerintah dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Sudah saya ingatkan ini sejak Januari, tapi mungkin belum banyak yang punya feeling bahwa ini [penyerapan anggaran] akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, pada melambatnya ekonomi," ujarnya di Kantor Presiden, Rabu (13/5/2015).

Seusai sidang kabinet paripurna, Selasa (19/5/2015), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengklaim penyerapan anggaran sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. "Sekarang sudah ok," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kendati baru saja ikut rapat dengan Jokowi, Sofyan mengaku tidak ingat berapa persentase penyerapan anggaran K/L. "Penyerapannya saya enggak ingat. Trennya lebih baik. Persentasenya saya enggak ingat."

Senada dengan Sofyan, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengaku tidak hafal berapa penyerapan anggaran K/L. Padahal Bambang telah rapat lebih dari enam jam dengan Presiden Jokowi membahas penyerapan anggaran K/L.

"Angkanya enggak hafal. Saya harus lihat datanya," kata Bambang.

Jawaban serupa dilontarkan mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu ini ketika ditanya soal realisasi penyerapan belanja modal pemerintah yang memiliki multiplier efek terhadap ekonomi nasional. "Saya harus cek lagi, tadi hanya ngomong belanja keseluruhan."

Menteri ekonomi yang juga enggan membeberkan penyerapan anggaran pemerintah adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago. Andrinof justru memaparkan soal penyerapan dana desa saat ditanya soal penyerapan anggaran K/L.

Tak hanya menteri, anggota Tim Komunikasi Presiden dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu pun tidak dapat memberikan informasi tersebut. Teten Masduki mengaku belum mengetahui hasil sidang paripurna tersebut. Sedangkan Askolani mengatakan penyerapan anggaran akan disampaikan Menkeu secara berkala.

Penjelasan parsial hanya diberikan oleh sejumlah menteri teknis, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Basuki bahkan membuka data yang dimiliki kepada awak media.

Sebelumnya, penyerapan anggaran yang rendah diklaim terjadi lantaran perubahan nomenklatur sejumlah kementerian dan APBN-P 2015 yang baru disahkan pada pertengahan Januari 2015.

Namun, hal adminisratif dan kelembagaan dinilai Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran K/L.

"Ini bukan masalah administrasi. Ini masalah psikologis, malas. Banyak pejabat yang malas untuk segera lakukan kegiatan-kegiatan penyerapan anggaran," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Katanya ada kemajuan serapan anggaran, kenapa persentasenya disembuyikan?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper