Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi Bengkak, Pemprov Jatim Salahkan Pemkot Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur khawatir keengganan Pemerintah Kota Surabaya untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bakal makin menyeret provinsi tersebut ke level inflasi yang semakin jauh melampaui rerata nasional.nn
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur khawatir keengganan Pemerintah Kota Surabaya untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bakal makin menyeret provinsi tersebut ke level inflasi yang semakin jauh melampaui rerata nasional.

Hingga saat ini, Jatim memiliki total 38 TPID. Satu di antaranya adalah tingkat provinsi, sedangkan 37 lainnya adalah tingkat kabupaten/kota. Ironisnya, Surabaya selaku ibu kota provinsi justru menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki TPID.

Padahal, kota terbesar kedua di Indonesia itu adalah penyumbang utama pembengkakan inflasi Jatim pada level 0,37% selama triwulan I/2015. Capaian itu merupakan rekor inflasi terburuk di Pulau Jawa, dan jauh di atas rerata nasional pada level -0,08%.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi menjelaskan inflasi di Surabaya menembus 0,76% pada kuartal pertama tahun ini. Adapun, bobot sumbangsihnya mencapai 55,27% terhadap total inflasi Jatim.

“Kami berkali-kali mengimbau Pemkot Surabaya untuk membentuk TPID-nya, karena Surabaya penyumbang beban terbesar inflasi Jatim. Kalau sampai sekarang inflasi Surabaya belum terkendali, berari kan ada yang tidak beres,” ujarnya, Kamis (21/5/2015).

Surabaya, lanjutnya, adalah kota sentral dan basis konsumsi Jawa Timur. Jika kota tersebut memiliki TPID, kontribusinya terhadap inflasi di tingkat provinsi dapat ditekan menjadi maksimal 20% saja.

Pemprov khawatir, jika saran mereka tidak digubris Pemkot Surabaya, inflasi Jatim jelang Ramadhan dan Idulfitri makin memburuk. Meskipun demikian, Gubernur Soekarwo telah menyiapkan kebijakan bertahap untuk melawan tekanan harga pada triwulan II/2015.

Tahap pertama, kata Akhmad, diambil beberapa pekan menjelang bulan puasa. Misalnya, dengan meratakan distribusi komoditas pangan dari daerah basis produksi ke daerah sentra konsumsi.

Tahap kedua dilakukan saat Ramadan dan menjelang Idulfitri, melalui bantuan subsidi transportasi. Dengan demikian, tekanan inflasi Jatim pada saat hari raya diharapkan dapat diturunkan ke level 0,25%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper