Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya tidak bergeming meski didesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersikeras kota pimpinannya belum membutuhkan peran TPID. Dia yakin pengendalian inflasi di Surabaya cukup dilakukan hanya melalui intervensi pemkot dan koordinasi antardinas saja.
“Saya tidak suka tim. Terus terang, karena tim harus membayar honor. Karena itu kami bertahan tidak pakai tim. Selama ini Surabaya ‘disalahkan’ sebagai penyebab inflasi Jatim, karena harga tiket angkutan udara. Padahal, bandara [Juanda] ada di Sidoarjo,” tegasnya, Kamis (21/5/2015).
Dia juga beralasan penyebab utama inflasi Surabaya adalah penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered price), yang penangannya di luar kendali pemkot. Selain faktor tersebut, Risma mengaku Surabaya sudah sangat baik dalam mengatur kestabilan harga.
Beberapa kebijakan pengendalian harga, menurutnya, lancar dilakukan hanya dengan berkoordinasi antardinas melalui media daring. Misalnya, pengadaan pasar murah di saat terjadi kenaikan harga beras, yang dilakukan di tingkat kelurahan atau RT/RW.
Surabaya adalah penyumbang utama pembengkakan inflasi Jatim pada level 0,37% selama triwulan I/2015. Capaian itu merupakan rekor inflasi terburuk di Pulau Jawa, dan jauh di atas rerata nasional pada level -0,08%.
Inflasi di Kota Pahlawan menembus 0,76% pada kuartal pertama tahun ini. Adapun, bobot sumbangsihnya mencapai 55,27% terhadap total inflasi Jatim.
Hingga saat ini, Jatim memiliki total 38 TPID. Satu di antaranya adalah tingkat provinsi, sedangkan 37 lainnya adalah tingkat kabupaten/kota. Ironisnya, Surabaya selaku Ibukota Provinsi justru menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki TPID.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Benny Siswanto berpendapat Surabaya sebaiknya membentuk TPID. Sebab, monitor pengendalian harga yang efektif di tingkat provinsi membutuhkan koordinasi dari seluruh TPID kabupaten/kota.
Dia mengklarifikasi, perhitungan beban inflasi tarif angkutan udara tetap ditumpukan kepada Surabaya karena mayoritas konsumen transportasi udara di Bandara Juanda dan mayoritas biro perjalanan di Jatim berada di Surabaya. “Itu jelas memengaruhi inflasi di Surabaya.”
Benny mengatakan BI dan Pemprov Jatim tengah menyusun roadmap inflasi TPID dengan target 3% plus minus 0,5% pada 2024. Namun, roadmap tersebut hanya bisa dicapai bila seluruh daerah memiliki TPID yang koordinasinya paralel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahun ini, inflasi Jatim akan dijaga pada level 4% plus minus 1%. Dia yakin, dampak tekanan administered price akan mulai berkurang pada November. Namun, dalam jangka pendek, masing-masing daerah harus mewaspadai siklus kenaikan harga saat hari raya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika berpendapat salah satu kunci pengendalian inflasi adalah distribusi, yang mau tidak mau membutuhkan campur tangan TPID.
Menurutnya, masalah harga di kota besar seperti Surabaya tidak sekadar dipengaruhi oleh komoditas pangan. “Faktor pendorong inflasi di kota lebih kompleks ketimbang di desa. Itu akan lebih mudah dianalisis kalau ada TPID. Jadi, kebijakan yang diambil tidak salah.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
