Jokowi Belum Sahkan Satupun Aturan BPJS Ketenagakerjaan

 

Elvyn G Masyassa, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan dari empat layanan yang diamanatkan undang-undang, tiga aturan telah disetujui di tingkat kementerian. Satu aturan lainnya yakni Jaminan Pensiun di bawa ke presiden untuk diputuskan karena belum adanya kesepakatan iuran di tingkat kementerian.

 

"[Peraturan Pemerintah] segera dieskalasi, kita harapkan akhir Mei sudah selesai ditandatangani oleh presiden," ujar Elvyn kepada Bisnis di Jakarta, yang dikutip Selasa (26/5/2015).

 

Menurutnya walau ketiga aturan telah disetujui tingkat kementerian yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua namun beleid ini masih membutuhkan sinkronisasi dengan aturan lain seperti undang-undang tentang aparatur sipil negara. Pasalnya beleid untuk PNS ini membuat usia pensiun menjadi 58 tahun sedangkan usia pensiun karyawan swasta 56 tahun, sehingga berpengaruh pada perhitungan program.

 

Ditambahkan Elvyn, walau presiden belum menetapkan aturan main bagi badan, pihaknya optimis dapat beroperasi penuh pada 1 Juli mendatang. Pasalnya tiga aturan ini hanya penyempurnaan operasional yang telah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Sedangkan satu program lainnya yakni jaminan pensiun berdasarkan timeline yang disepakati di tingkat kementerian koordinator tetap akan berlaku pada 1 Juli mendatang.

 

"Ini [peraturan pemerintah] hanya legalitas formal, karena beberapa jaminan tambahan yang kami lakukan perlu ada dasar hukumnya," kata Elvyn.

 

Ia menjelaskan beberapa cakupan dari kebutuhan regulasi baru itu seperti perluasan manfaat kecelakaan kerja hingga sembuh total, beasiswa bagi anak yang orang tuanya meninggal ketika bekerja hingga dimungkinkanhya pengambilan manfaat sebagian untuk produk jaminan hari tua.

 

Lebih lanjut, menurut Elvyn, sesuai dengan amanat undang-undang dalam revisi aturan ini maka bagi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri akan otomatis ikut menjadi peserta BPJS TK pada 1 Juli mendatang.