Rasio Modal BI Terhadap Kewajiban Moneter Meningkat

Bisnis.com, JAKARTA--Rasio modal Bank Indonesia terhadap kewajiban moneter meningkat per Desember 2014 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year.

Kepala Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan BI Ani Pudjiastuti mengatakan per akhir tahun lalu rasio modal BI terhadap kewajiban moneter adalah 7,74% atau meningkat dari rasio modal tahun lalu yang sebesar 5,87%.

"Rasio modal akan semakin naik kalau kondisi yang surplus BI naik," ujarnya di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BI mencatatkan surplus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Surplus setelah pajak Bank Sentral per akhir tahun lalu senilai Rp41,23 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai Rp37,40 triliun.

Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan penghasilan yang meningkat dari Rp71,11 triliun menjadi Rp93,10 triliun. Pos pelaksanaan kebijakan moneter merupakan penyumbang peningkatan penghasilan terbesar di mana terjadi pertumbuhan dari Rp68,54 triliun menjadi Rp89,08 triliun. 

Ani menjelaskan surplus yang didapatkan ini bukanlah tujuan utama bank sentral, melainkan dampak yang diperoleh dari bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI. Kebijakan yang dilakukan oleh BI, selain menimbulkan penghasilan, namun juga menghasilkan biaya.

Peningkatan penghasilan BI ini diiringi oleh peningkatan beban. Jumlah beban pada 2013 senilai Rp28,91 triliun meningkat menjadi Rp38,00 triliun.

"Rasio modal kami semakin besar. Setelah mencapai 10% akan kami serahkan ke pemerintah," ucapnya.

Direktur Eksekutif Departemen Keuangan Intern BI Mubarakah mengatakan penghasilan dari pelaksanaan kebijakan moneter BI antara lain berasal dari intervensi pasar.

"Kami dapat keuntungan kalau kurs jual lebih besar dari average cost. Dalam hal kurs jual lebih kecil dari average cost ya kami rugi," tuturnya.

Penghasilan BI dari selisih kurs transaksi valas sendiri tercatat senilai Rp51,97 triliun atau meningkat sebesar 54,85% dari pendapatan dari selisih kurs transaksi valas tahun sebelumnya yang senilai Rp33,56 triliun.

Lebih lanjut, Mubarakah mengatakan setiap surplus yang didapatkan oleh BI harus dialokasikan untuk cadangan umum sebesar 90% dan cadangan tujuan sebesar 10% sepanjang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum lunas.

Adapun, Laporan keuangan Tahunan BI 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. LKTBI 2014 ini disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

Sebelumnya, BI pernah melakukan penyetoran kepada pemerintah pada 2008 dengan kondisi rasio modal di posisi 10%. Pada 2008 sisa surplus yang menjadi bagian pemerintah mencapai Rp2,64 triliun. Sedangkan surplus yang tercatat senilai Rp17,24 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel